jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sudah menyiapkan beberapa opsi bila ujian nasional (UN) jadi atau tidak dilaksanakan. Bila tetap dilaksanakan, UN digunakan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Apalagi pemerintah masih menganggarkan dana UN khusus UNBK dalam APBN 2017 sebanyak Rp 500 miliar.
Sebaliknya bila UN dimoratorium, pemerintah menyiapkan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Konsepnya pun sudah matang dan tinggal dilaksanakan.
BACA JUGA: Temuan Istimewa Menteri Siti dari Blusukan Keliling Nusantara
Lantas bagaimana dengan dana UNBK yang sudah dianggarkan? Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Suprayitno, dana UN akan dialihkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya adalah peningkatan akreditasi sekolah. Nantinya, bila UN dimoratorium, akreditasi menjadi bagian terpenting dari standar mutu pendidikan nasional.
"Sekolah berakreditasi A atau B, menunjukkan mutu pendidikan di sekolah baik," kata Totok di sela-sela seminar Hasil Penilaian Pendidikan untuk Kebijakan di Jakarta, Rabu (14/12).
BACA JUGA: Proyek e-KTP Dikorupsi, KPK Periksa Politikus PAN dan Eks Sekjen Kemendagri
Agar hasil penilaian akreditasi tidak bias, lanjutnya, pusat yang akan menentukannya. Mulai dari metode penilaian hingga penganggaran.
"Kalau diserahkan ke daerah pelaksanaannya tidak objektif. Demikian juga anggarannya, pusat yang ambil alih, daerah tidak perlu menyediakan anggaran," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Anak Buah Bu Mega Bantah Mangkir Panggilan KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oh ini toh Penyebab Ahok Nangis di Persidangan
Redaktur : Tim Redaksi