jpnn.com - Mengapa Najwa Shihab tidak berjilbab, padahal ayahnya, Quraish Shihab adalah ulama besar?
Pertanyaan itu beberapa kali ditujukan kepada Najwa dan Quraish Shihab dalam berbagai kesempatan.
BACA JUGA: SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan MA, KPAI Bereaksi
Prof Quraish, seorang ahli tafsir, sudah hafal betul pertanyaan yang sudah ditanyakan berkali-kali itu. Prof. Quraish tahu pertanyaan itu personal, terutama dikaitkan dengan putrinya, Najwa yang tidak berjilbab.
Hal yang sama juga dialami almarhum Nurcholish Madjid alias Cak Nur yang sering mendapatkan serangan soal jilbab. Serangan itu bersifat personal, karena istrinya, Omie Madjid, dan putrinya, Nadia Madjid, yang bermukim di Amerika Serikat, juga tidak berjilbab.
BACA JUGA: Nama KH Hasyim Asy’ari dan Gus Dur tidak Masuk Kamus Sejarah, Jazilul Fawaid Bereaksi Keras
Hal yang sama juga dialamatkan kepada almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid, yang istri dan putri-putrinya tidak berjilbab, tetapi hanya mengenakan kerudung. Putri ragil Gus Dur, Inayah Wulandari, malah tampil polos dan nyentrik dengan rambut disemir warna-warni.
Cak Nur dan Gus Dur sama-sama dari Jombang, Jatim. Sama-sama dianggap sebagai pentolan Islam liberal dengan pemikiran yang kerap kontroversial dan tidak bisa diterima oleh kalangan Islam konservatif.
BACA JUGA: Mantan Jubir Gus Dur Nilai Program Pendidikan Rancangan Nadiem Makarim Inovatif
Gus Dur ceplas-ceplos, tanpa tedeng aling-aling, gaya bicaranya sering ala pojok kampung. Cak Nur lebih halus, intelektual, dan sejuk. Namun, gagasan dua orang itu sama-sama tajam dan menusuk.
Prof. Quraish tidak sepenuhnya disebutkan dalam satu tarikan napas dengan Cak Nur dan Gus Dur. Prof. Quraish lebih mendalami tafsir kontemporer, sedangkan Cak Nur dan Gus Dur lebih asyik dengan khazanah pemikiran Islam klasik sampai kontemporer.
Namun, dalam soal jilbab, tiga tokoh itu senasib dan sepenanggungan, sama-sama mendapatkan serangan pribadi. Ketiga tokoh itu punya pandangan yang kurang lebih sama dalam soal jilbab.
Mereka lebih melihatnya sebagai bagian dari budaya ketimbang syariah. Ketiganya juga melihat tidak ada perintah yang tegas mengenai kewajiban berjilbab dan lebih melihat faktor decency, kepantasan dalam berpakaian.
Oleh karena itu, Najwa Shihab tidak pakai kerudung, Prof. Shihab santai saja. Mbak Omie dan Nadia tampil polos tanpa jilbab, Cak Nur tenang-tenang saja, dan ketika Bu Sinta, Mbak Yenny dan adik-adiknya hanya menyampirkan kerudung di kepala Gus Dur ketawa-ketawa saja. Gitu saja kok repot.
Namun, tentu saja, urusannya tidak sesederhana itu. Urusan jilbab menjadi kontroversi serius sepanjang sejarah Indonesia sejak Orde Baru sampai sekarang. Debat jilbab menjadi simbol pertarungan antara sekularisasi dan formalisasi agama di Indonesia sampai sekarang.
Jumat (7/5) kemarin Mahkamah Agung membatalkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri mengenai aturan seragam sekolah. SKB itu tidak membolehkan sekolah milik pemerintah mewajibkan jilbab sebagai seragam bagi para murid.
SKB itu memantik kembali perdebatan mengenai jilbab. Pencabutan SKB itu oleh MA dianggap sebagai sebuah kemenangan oleh para pendukung Islam formal.
Tes wawasan kebangsaan untuk karyawan perempuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencantumkan satu pertanyaan apakah bersedia melepas jilbab. Seolah dengan pertanyaan itu wawasan kebangsaan seseorang akan bisa diketahui.
Jilbab adalah sebuah identitas. Dengan berjilbab seorang wanita muslimah bisa mengidentifikasikan dirinya dari wanita lain yang bukan muslimah.
Oleh karena itu, ketika masalah ini diusik lagi, sebagian kalangan muslim langsung menyala panas karena menganggapnya sebagai ancaman terhadap identitas.
Politik identitas atau politik aliran menjadi perdebatan sepanjang zaman. Di Indonesia perdebatan soal politik identitas lebih fokus pada isu politisasi Islam dan islamisasi politik.
Islam politik membawa aspirasi kuat untuk menjadi dasar negara yang diperdebatkan dengan sangat keras oleh para founding fathers menjelang kemerdekaan Indonesia, 1945.
Pancasila diterima sebagai dasar negara dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditaruh di posisi tertinggi, nomor satu. Namun, itu belum cukup.
Kalangan Islam masih minta supaya ada tambahan tujuh kata 'dan kewajiban menjalankan syariah bagi pemeluk Islam'. Tujuh kata itu seperti 'seven magnificent' yang menjadi perdebatan keras dan mengancam kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia yang bersatu.
Seven magnificent itu dihapus dengan berat hati dan uraian air mata kesedihan. Ada sense of defeat, rasa terkalahkan yang pahit.
Namun, momentum kemerdekaan tidak boleh hilang. Yang penting merdeka dulu, yang penting punya dasar negara dulu. Lain-lainnya diselesaikan belakangan.
Maka, ada kalimat 'hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l.' dalam naskah proklamasi. Dan lain-lain (d.l.l.) itu apa saja, nanti diurus belakangan.
Sampai sekarang 'd.l.l.' itu tetap menjadi dll yang belum tuntas, dan tujuh kata yang hilang itu hanya hilang dari atas kertas, tetapi tidak benar-benar hilang dari aspirasi poltik Islam dan menjadikannya sebagai dasar identitas. Ketika muncul pemicu kecil seperti SKB itu maka perdebatan muncul dan memanas lagi.
Ilmuwan Francis Fukuyama menegaskan bahwa politik identitas memperjuangkan tuntutan akan kehormatan sekaligus cerminan dari gerakan perlawanan terhadap ancaman dari luar.
Fukuyama menulis dalam “Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment” (2018) bahwa politik identitas ada dalam fitrah manusia sejak lahir. Manusia butuh kehormatannya diakui dan menentang upaya-upaya yang mengancam kehormatannya.
Dalam kasus Amerika, politik identitas menuntut kehormatan bagi orang kulit putih yang makin tersisih karena kedatangan imigran.
Di Inggris, politik identitas menuntut kehormatan nasional dipulihkan dan menentang ancaman kehormatan dari negara-negara Eropa lainnya.
Di Indonesia, politik identitas menuntut kehormatan Islam sebagai kekuatan mayoritas dan menentang upaya-upaya marginalisasi terhadap Islam.
Fukuyama mencatat bahwa inti politik identitas adalah tuntutan terhadap pengakuan (demand for recognition) yang memunculkan semangat nasionalisme yang kuat dan identitas budaya dan agama yang menonjol. Politik identitas menjadi fenomena abad ke-21 yang meluas di seluruh dunia.
Mengutip Socrates, Fukuyama menyebut bahwa secara naluriah manusia mempunyai sifat thymos, yaitu watak yang mencari pengakuan atas identitas untuk merasa bangga, dihargai, dan dihormati.
Ada juga sifat ishotymia yang berarti tuntutan agar diperlakukan sama secara adil dengan lainnya dan diakui hak kedaulatannya. Yang ketiga adalah Megalothmymia yang menuntut perlakuan istimewa lebih dari lainnya.
Thymos dan isothymia melahirkan gerakan demokrasi dan tuntutan pengakuan atas hak dan perannya dalam sejarah nasional. Megalothmymia melahirkan politik totalitarianisme yang ingin berkuasa melebihi porsi yang seharusnya.
Ketiga unsur itu hidup dalam diri manusia selama-lamanya dan menjadi bagian dari fitrahnya. Pemahaman yang tepat dan proporsional terhadap tiga unsur itu akan melahirkan tatanan sosial dan politik yang demokratis.
Sebaliknya, pengingkaran terhadap unsur-unsur itu akan melahirkan atmosfer politik yang tidak demokratis dan memunculkan totalitarianisme.
Gugatan terhadap SKB Tiga Menteri di Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka thymos dan isothymia. Umat Islam meminta pengakuan terhadap kehormatannya karena kontribusinya terhadap perjuangan bangsa.
Umat Islam berhak mendapat pengakuan atas identitas untuk merasa bangga dan dihormati sesuai proporsinya.
Sikap megalothmymia hanya akan melahirkan kekuasaan megaloman yang suka memaksakan kehendak dan petentang-petenteng, pamer kekuatan, main tangkap sana-sini. Ini bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan model kekuasaan seperti ini tidak bakal tahan lama.(***)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perihal Peringatan Imlek, Restu Hapsari: Semua Berkat Gus Dur dan Megawati
Redaktur & Reporter : Antoni