jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie menjelaskan urgensi pemindahan ibu kota negara (IKN).
Anggota DPD dari DKI Jakarta itu menyebutkan lebih dari 70 persen penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, sehingga 75 persen peredaran uang juga terjadi di pulau Jawa.
BACA JUGA: Ini Saran Masjaya untuk Pemerintah Daerah Penyangga IKN Baru
"Kegiatan ekonomi juga terpusat di pulau Jawa, lebih pusat lagi di ibu kota. Semua terpusat di Jakarta," kata Jimly dalam webinar nasional bertajuk 'Masa Depan IKN dan Daerah Penyangga" pada Rabu (12/1).
Dia menyoroti isu perubahan iklim yang berdampak pada naiknya ketinggian air laut di utara Jakarta.
BACA JUGA: Danrem Suryakencana Bawa Kabar Buruk, Ini Harus Jadi Perhatian untuk Semua
Menurut dia, pemindahan ibu kota ini akan dimaklumi dunia karena adanya perubahan iklim yang memengaruhi lingkungan hidup.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyebut pentingnya undang-undang IKN sebagai landasan dalam perubahan sistem pemerintahan dan anggaran
BACA JUGA: 4 Anggota FPI yang Tewas Adalah Korban Pembunuhan, Ahli Beberkan 2 Faktor
"Jadi, dasarnya harus masuk ke APBN dan itu sesuai dengan aturan tentang sistem pemerintahan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta banyak lagi undang undang lain yang saling kait berkait, agar anggaran dari pusat bisa turun," papar dia.
Untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) guna pembangunan di IKN baru, lanjut Jimly, perlu ada undang-undang IKN yang menyatakan kepindahan ibu kota dari DKI Jakarta.
"Posisi hukum konstitusional dari undang-undang IKN ini mutlak dan penting sekali," tandas Jimly.
Dia berharap DPR bisa segera menyelesaikan pembahasan mengenai undang-undang IKN. (mcr9/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mayat Seorang Kakek Ditemukan di Halte, Kapolsek Pakisaji Beri Penjelasan
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Dea Hardianingsih