jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap Ramadan bisa dijadikan sebagai sarana introspeksi oleh umat Islam. Bukan hanya sarana introspeksi kehidupan pribadi, tetapi juga berbangsa dan bernegara. Hal ini penting mengingat pelaksanaan pilkada Jakarta beberapa waktu lalu melahirkan ancaman disintegrasi.
Ancaman perpecahan itu muncul karena pendukung masing-masing calon berusaha memenangkan kontestasi dengan berbagai cara. Termasuk, cara-cara yang bertentangan dengan etika. Seperti mencaci, memfitnah hingga menjelekkan. Bahkan menggunakan unsur-unsur SARA untuk menyerang satu kelompok dengan kelompok yang lain.
BACA JUGA: Sekjen MPR: Pancasila Sarat dengan Tuntunan Etika
Hal itu diungkap Jimly Asshiddiqie saat memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa di gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).
Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa merupakan kerja sama antara tiga lembaga negara yaitu MPR, Komisi Yudisial dan DKPP. Tema yang dibahas adalah Etika Kehidupan Berbangsa, Arah Kebijakan, Kaidah Pelaksanaan, dan Upaya Penegakan.
BACA JUGA: Ketua MPR: Pancasila Jangan Hanya jadi Sistem Nilai Bersifat Filosofis
Lebih lanjut, Jimly mengatakan, setelah melakukan instropeksi selama Ramadan, umat Islam bisa menginisiasi persatuan dan kesatuan melalui kebiasaan melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal pada Idul Fitri.
"Ini adalah waktu yang tepat bagi kita melaksanakan introspeksi, kemudian mengembalikan persatuan yang sempat terancam pecah saat berlangsungnya pilgub Jakarta," kata Jimly.
BACA JUGA: MPR Ajak Semua Pihak Jaga Etika Berbangsa dan Bernegara
Lebih jauh, Jimly mengapresiasi pelaksanaan konferensi nasional etika kehidupan berbangsa. Acara tersebut menjadi penting, apalagi jika dikaitkan dengan Ketetapan MPR Nomor VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Ini menunjukkan ada itikad bersama untuk membenahi persoalan etika. Dan menjadikan fungsi etika tidak hanya di atas kertas, tapi ditegakkan, melalui infrastruktur resmi. Karena sesungguhnya hukum hanya bisa tegak, jika etika berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Bagi-bagi Jatah Kursi Pimpinan MPR!
Redaktur & Reporter : Boy