jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa
Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menjelaskan, dalam Konferensi tersebut sempat disinggung beberapa hal antara lain bagaimana etika itu menjadi satu panduan yang melembaga.
BACA JUGA: Ketua MPR: Pancasila Jangan Hanya jadi Sistem Nilai Bersifat Filosofis
“Mengapa etika harus dimunculkan, sebab sudah merupakan kesadaran kolektif bahwa etika adalah hal yang sangat penting,” ujar Ma’ruf Cahyono dalam konferensi pers di sela-sela Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa, di Ruang Presentasi Perpustakaan Setjen MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).
Dijelaskan, soal etika sangat kuat relevansinya dengan dengan tugas MPR sesuai amanah UU untuk memasyarakatkan Ketetapan-ketetapan MPR RI (TAP MPR RI). Salah satu TAP yakni TAP MPR No.VI/MPR/2001 adalah tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
BACA JUGA: MPR Ajak Semua Pihak Jaga Etika Berbangsa dan Bernegara
“Sudah jelas relevansi antara etika dan tugas MPR RI. Etika sudah menjadi tugas MPR sesuai UU No.17/2014 tentang MD3, terutama di Pasal 5 huruf a secara eksplisit berbunyi MPR bertugas memasyarakatkan ketetapan MPR,” terangnya.
Dikatakan, soal etika memang bukan hal yang baru. “Tetapi makin ke depan kita harus semakin fokus soal etika, sebab kadang etika ini bukan lagi menjadi fokus perhatian utama kita terutama akhir-akhir ini. Perlu diingat, kita adalah bangsa yang relijius, manusiawi, bangsa yang ingin bersatu, berdemokrasi dengan baik, ingin keadilan sosial. Tentu sebagai bangsa yang memiliki karakter seperti itu, etika harus menjadi landasan sebab etika merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila,” katanya.
BACA JUGA: Jangan Bagi-bagi Jatah Kursi Pimpinan MPR!
Diungkapkan Ma’ruf Cahyono, sedikitnya ada dua hal yang menjadi target dari kegiatan ini. Pertama, dengan mendiskusikan soal etika diharapkan akan terbentuk satu pemahaman minimal dalam forum konferensi.
Yang kedua, akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari pemikiran-pemikiran yang mainstream , yang bisa dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan.
“Dalam perjalanan konferensi nasional, banyak muncul pemikiran-pemikiran. Antara lain, bahwa etika harus betul-betul bisa mengawal Indonesia sebagai negara hukum. Pemikiran lainnya, Indonesia berdasar Pancasila. Pancasila sangat sarat dengan tuntunan etika. Apapun dimensi kehidupan kita yang dilakukan dalam bernegara baik itu hukum, politik, sosial, budaya, sampai urusan lingkungan dan keilmuwan mesti bertuntunan kepada etika. Demikian luarbiasa peran etika itu,” tandasnya. (adv/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setiap Fraksi di MPR Bakal Punya Jatah Kursi Pimpinan
Redaktur & Reporter : Boy