jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Yudisial (KY) menggelar Konferensi Nasional bertema Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Jakarta, Rabu (31/5).
Kegiatan yang digelar di gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta itu merupakan rangkaian peringatan pekan Pancasila dalam rangka hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2017.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Pengin Dedi Mulyadi jadi Gubernur Jabar
Acara itu dihadiri tiga ketua lembaga negara. Yakni Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie. Hadir pula Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.
Zulkifli mengatakan, konferensi itu bertujuan mendapatkan masukan mengenai arah kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengimplementasikan etika kehidupan berbangsa. "Dan mendapatkan masukan mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam penegakan etika kehidupan berbangsa," kata Zulkifli yang kemudian membuka secara resmi konferensi nasional itu.
BACA JUGA: Jangan Bagi-bagi Jatah Kursi Pimpinan MPR!
Konferensi ini menghadirkan narasumber para pakar yang berkompeten dan dihadiri berbagai elemen bangsa, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat khususnya para pemangku kepentingan dan jabatan yang berada dalam pelaksanaan kode etik ini. Konferensi itu membahas seputar fakta kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari arah kebijakan, kaidah pelaksanaan dan upaya penegakan.
Di sesi akhir seluruh pembahasan akan dirumuskan dan dikeluarkan rekomendasi. Narasumber sesi pertama dengan tema Arah Kebijakan Etika Kehidupan Berbangsa adalah Prof Din Syamsuddin dan Prof Kaelan.
BACA JUGA: Pak JK Ungkit Lagi Persoalan dengan Zulkifli Hasan
Selanjutnya, narasumber kedua dengan tema Kaidah Pelaksanaan Etoka Kehidupan Berbangsa adalah Bagir Manan dan Sudjito. Sedangkan narasumber untuk tema Upaya Penegakan Etika Kehidupan Berbangsa adalah Syarifuddin Suding dan Abdullah Hehamahua.
MPR telah mengeluarkan Tap MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Secara singkat, Tap itu mengatur tentang pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa, mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sokap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara.
Ketua KY Aidul Fitriciada menambahkan, MPR merekomendasikan kepada presiden dan lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan ketetapan sebagai acuan kehidupan berbangsa. "Tap MPR menjadi relevan. Ini relevansinya tinggi menjawab persoalan yang muncul mengenai masalah kebangsaan," kata Aidul.
Dia menambahkan, KY mencoba menyusun gagasan tentang satu lembaga yang bertugas melakukan penegakan etika secara menyeluruh. "Khususnya etika kalangan pejabat negara," tambah Aidul.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setiap Fraksi di MPR Bakal Punya Jatah Kursi Pimpinan
Redaktur : Tim Redaksi