jpnn.com - JAKARTA – Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Profesor Jimly Asshiddiqie mengaku tidak pernah menerima pernyataan kekecewaan dari Presiden RI sesudah MK mencabut pasal penghinaan presiden di dalam KUHP.
“Presiden tidak pernah curhat soal Pasal penghinaan presiden dicabut MK. Yang kasak-kusuk itu para pembantunya di jajaran birokrasi,” kata Jimly Asshiddiqie, dalam diskusi “Mengkritik Tidak Harus Menghina” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (23/9).
BACA JUGA: Polri dan TNI Jamin Keamanan Sholat Id di Tolikara
Kasak-kusuknya birokrat tersebut ujar Jimly, menunjukkan bahwa kultur feodalistik masih sangat subur di tubuh birokrasi pemerintahan.
“Presiden tenang-tenang saja, yang super galau dengan pencabutan pasal penghinaan itu birokrat yang dekat dengan presiden. Birokratnya masih feodal,” tegasnya.
BACA JUGA: Senator Larang SP3 untuk Korporat Pembakar Hutan
Menurut Jimly, jangankan presiden, rakyat biasa saja tidak boleh dihina. "Kalau merasa terhina, laporkan ke penegak hukum," sarannya.
Ditegaskan Jimly, pasal penghinaan presiden di dalam KUHP itu sudah dua abad usianya dan di Belanda sendiri sebagai sumber pasal tersebut tidak dipakai lagi.
BACA JUGA: Henry Yoso Minta Buwas Buat Gaduh
“Jadi saya saran, hati-hati menghidupkan pasal itu karena akan menghambat kemajuan kebudayaan kita,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Semua Warga Muhammadiyah Salat Id Hari Ini
Redaktur : Tim Redaksi