JAKARTA - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menegaskan konflik sosial yang terjadi sekarang ini merupakan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat"Untuk menghentikannya perlu dicari akar masalah, pemicunya, jenis kejadian, penyelesaian masalah dan cara pembenahan daerah konflik," Kata JK, saat rapat dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (3/10).
Menurut JK, sebagian besar konflik yang terjadi disebabkan karena ketidakadilan
BACA JUGA: Olly Akui Setujui Alokasi Dana PPIDT
”Semua bertumpu pada kebijakan ekonomi, kalau kebijakan ekonomi baik maka potensi pemberontakan yang muncul kecilLebih lanjut Jusuf Kalla mengungkap fakta bahwa selama 60 tahun Indonesia merdeka, telah terjadi 15 konflik besar
BACA JUGA: SBY-Boediono Mulai Godok Nama
Konflik besar itu mulai dari pemberontakan PKI di Madiun 1948, kemudian RMS tahun 1951, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh, PRRI Permesta, kemudian G 30 S/PKI dan selanjutnya menyusul konflik di Timtim, Papua, Poso dan Ambon."Dari 15 konflik itu, 10 kasus terjadi karena adanya ketidakadilan, dua yang bersifat ideologis, dua yang bersifat separatisme, dan satu yang bersifat politik," imbuhnya.
Selain itu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa konflik yang terjadi belakangan ini tidak ada kaitannya dengan agama
Khusus terhadap RUU Penanganan Konflik Sosial, Jusuf Kalla berpendapat bahwa akan sia-sia jika RUU dibuat, tetapi tidak ada sanksi untuk pelanggarannya
BACA JUGA: Gusti Muhammad Hatta Bakal Aman dari Reshuffle
Ditambah dengan akan adanya pembentukan komisi baru"Itu hanya akan menambah konflik yang sudah ada," tukasnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... IPDN Berpeluang Dihentikan
Redaktur : Tim Redaksi