JK Minta Pembangunan Kantor Pemerintah Disetop

Termasuk Penambahan Ruangan

Rabu, 05 November 2014 – 15:30 WIB
Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Foto: dok/Indopos-JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta agar dalam 5 tahun ke depan, tidak ada lagi pembangunan kantor pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Itu termasuk tidak ada penambahan ruangan. Permintaan itu disampaikan JK saat menutup Rakornas Kabinet Kerja 2014 di Gedung Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (4/11).

BACA JUGA: MenPAN-RB Punya Harta Kekayaan Sekitar 20 Miliar

JK mengatakan, jika suatu perusahaan ingin menjadi maju, maka pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya. Negara juga seperti itu, negara sehat kalau pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya. 

"Pendapatan kita (Indonesia) masih banyak yang hilang, karena pengelolaan sumber daya alam yang kurang bagus, termasuk setoran pajak yang belum optimal pengelolaannya. Negara yang sehat kalau anggaran pembangunannya seimbang dengan anggaran rutinnya," tandasnya.

BACA JUGA: Mendagri Yakin DPR Tidak Akan Permalukan SBY

Meski demikian, Wapres menekankan, gaji tidak mungkin dikurangi, utang tidak mungkin dikurangi, transfer daerah juga tidak mungkin dikurangi karena nanti daerah akan protes. Karena itu, untuk mendukung pelaksanaan anggaran negara yang sehat, maka pemerintah akan memperbaiki struktur APBN.

“Nanti pemerintah akan moratorium pembangunan semua kantor, baik di pusat dan daerah. Tidak boleh membangun kantor baru selama 5 tahun, termasuk juga menambah ruangan. Kementerian baru juga harus mencari kantor yang sudah ada,” tegas Wapres. (adk/jppn)

BACA JUGA: Sidak Penampungan TKI, Menaker Dapati Kondisi Memprihatinkan

BACA ARTIKEL LAINNYA... RZ Targetkan 5 Juta Penerima Manfaat Zakat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler