jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak akan pandang bulu untuk memecat dan mengeluarkan anggota Panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc) yang terbukti korupsi.
"Olahraga itu menjunjung asas sportivitas. Sudah tentu yang tidak jujur tentunya harus dikeluarkan. Siapa-pun dia," tegas JK usai menggelar Rapat Bersama dengan Menko PMK Puan Maharani, Menpora Imam Nahrawi dan petinggi Inasgoc di Kantor Kempora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
BACA JUGA: Wapres JK Pimpin Upacara Pemakaman Jenazah Kiai Hasyim
Seperti diketahui, saat ini sudah ada dua pejabat Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi dana sosialisasi Asian Games,yakni Dodi Iswandi (Sekjen) dan Anjas Rivai (Bendahara).
Sementara beberapa Komite Eksekutif KOI masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya masing-masing, Dasril Anwar (Wakil Sekjen KOI), Krisna Bayu (Komisi Atlit), Bambang Rus Effendi (Komisi Sport For All), Harry Warganegara (Komisi Sport Development), Syahrir Nawier (Komisi Finance And Budgeting), Leane Suniar (Komisi Sport Medical) dan Hellen Sarita Delima (Komisi Sport And Law).
BACA JUGA: Wapres Ingin Indonesia Bisa Menembus Peringkat Delapan
“Saya berharap jangan sampai kasus korupsi proyek Hambalang terulang kembali dan beberapa pejabat Kempora ada yang terlibat,” tegas Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018.
Terkait dengan anggaran Asian Games 2018, Wapres menginginkan agar anggaran tidak melampaui Asian Games sebelumnya di Incheon, Korea. Dia menginginkan anggaran penyelenggaraan tidak melebihi saat Asian Games yang di gelar di Incheon maksimal hanya 37 cabang olahraga.
BACA JUGA: DPR Apresiasi Kesiapan Sumsel Sambut Asian Games 2018
Pemerintah sendiri menganggarkan sekitar 30 triliun untuk Asian Games. Dana sebesar itu untuk pembangunan infrastuktur dan venues.
“Kalau pembangunan infrastruktur setelah Asian Games selesai kita bisa gunakan.Jadi tidak ada masalah meski anggarannya cukup besar, sementara untuk evennya sendiri sekitar 4 triliun,” kata JK seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group) hari ini.
Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi menyampaikan, pihaknya telah menganggarkan Rp 500 miliar untuk Inasgoc dan jumlah yang sama untuk Satlak Prima. Dana dari pemerintah, lanjut dia, baru Rp 1 triliun.
Secepat mungkin, kata Imam Nahrawi, Inasgoc dapat menyiapkan perencanaan baru agar dimasukkan dalam RAPBN Perubahan.
"Yang paling penting sesuai arahan Wapres harus se-efektif dan se-efisien dan semurah mungkin penyelenggaraan ini," tambahnya.
Terkait 37 cabang olahraga yang akan digelar di Asian Games Indonesia Menpora akan secepatnya melakukan komunikasi dengan OCA.
"Kami secepatnya akan melakukan komunikasi dengan OCA bahwa kami tidak siap untuk melaksanakan sebanyak 42 cabang olahraga, sebelum tanggal 29 Maret mendatang kami akan bernegosiasi kembali dengan OCA," katanya.
"Kami harap beberapa cabor yang dikurangi nantinya tidak merubah espektasi kita untuk pencapaian target 8 hingga 10 besar," tegasnya.
Dalam hal efisiensi anggaran beberapa pos-pos akan dimaksimalkan Kempora bersama Inasgoc.
"Kempora dan Inasgoc sesuai arahan Ketua Pengarah Asian Games 2018 harus melihat program-program apa yang dinilai bisa dilaksanakan kementerian/lembaga sesuai perintah Presiden dan harus sinkron dengan keinginan Inasgoc beberapa pos-pos itu misalnya di promosi, IT, dan pemanfaatan kementerian/lembaga lainnya," kata Imam. (bam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Hanya Anggarkan Rp 4 T untuk Asian Games
Redaktur & Reporter : Budi