JAKARTA -- Jusuf Kalla konsisten dengan pendapatnya yang selama ini sering disampaikan, menyangkut perlunya pilkada dilakukan secara serentakDalam debat capres putaran terakhir yang digelar di Jakarta, Kamis (2/7) malam, JK kembali menyampaikan hal yang sama
BACA JUGA: SBY Tegaskan Moratorium Pemekaran
Dia pun menunjukkan ciri khasnya, yakni berbicara dengan hitung-hitungan angka.Dia mengatakan, karena jumlah daerah otonom saat ini sudah mencapai 527, maka hal itu akan sangat merepotkan kalau setiap saat ada pilkada
BACA JUGA: JK Datang Langsung Serang
Jelas, kata JK, hal itu sangat merepotkan, terutama soal biayaTerkait pertanyaan moderator mengenai kecenderungan terjadinya politisasi birokrasi yang terjadi pada pilkada, JK menyatakan, hal itu bisa terjadi sebagai dampak kepala daerah sebagian juga berasal dari kalangan partai politik
BACA JUGA: JK Serang Iklan Pilpres 1 Putaran
"Itu saya kira rembesan partai-partai politik yang mempengaruhi birokrasiDaerah memerlukan gubernur, bupati, dan wali kota yang baik dan jujur," katanyaPolitisasi birokrasi juga bisa ditekan apabila DPRD bisa melakukan fungsi pengawasan dengan baik.Sementara, SBY menyatakan setuju dengan pendapat JKSBY lebih tertarik bicara soa politisasi birokrasiSebagai kepala pemerintahan, SBY mengaku mendengar informasi adanya politisasi birokrasi lantaran bupati atau walikota di daerah tersebut berasal dari partai politikDia katakan, untuk mengatasi hal itu, harus dikembalikan ke aturan bahwa birokrasi harus netral.
Sedang Megawati Soekarnoputri menyatakan pilkada itu bagian dari parktek demokratisasiEkses buruk pilkada, kata Mega, karena rakyat selama 30 tahun lebih tidak mendapatkan pendidikan politik"Akibatnya, bisa terjadi kecurangan, intimidasi, dan sebagainya," ujar Mega(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Iklan Politik Mega-Pro Terganjal Lagi
Redaktur : Tim Redaksi