jpnn.com - JAKARTA - Isu panas seputar ekstradisi kembali mencuat usai tertangkapnya dua buron, Samadikun Hartono di Tiongkok dan Hartawan Aluwi di Singapura.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah mengapresiasi kerja sama pemerintah Tiongkok dalam penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono. Sayangnya, hingga saat ini, masih banyak buron lain yang disinyalir tinggal di Singapura.
BACA JUGA: Buka ICAPP, JK Tekankan Pentingnya Parpol Bagi Demokrasi
"Sekiranya kita ada (perjanjian) ekstradisi dengan Singapura akan jauh lebih banyak lagi (yang tertangkap). Cuma Singapura tidak pernah mau teken," ujar Pak JK di Istana Wakil Presiden, Jumat (22/4).
Menurut JK, penangkapan dan pemulangan buron yang kabur ke luar negeri memang akan lebih terbuka jika negara yang bersangkutan memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Misalnya, Adrian Kiki Ariawan (bos Bank Surya) yang kabur ke Australia dan berhasil dipulangkan melalui proses ekstradisi.
BACA JUGA: Ingat! Munaslub Gagal, Ini yang Akan Terjadi Pada Golkar
"Tetapi justru daerah yang paling banyak orang melarikan diri, yaitu Singapura nggak ada (perjanjian ekstradisi)," katanya.
Predikat Singapura sebagai negara tertib hukum pun dipertanyakan. Apalagi, Tiongkok yang selama ini relatif tertutup, kini bersedia bekerjasama dalam penangkapan koruptor. Ini karena Tiongkok kini juga kian gencar memberantas korupsi di negaranya.
BACA JUGA: Ini Harapan-harapan OSO kepada KADIN
"Kita harapkan mudah-mudahan Singapura nanti mau mengubah pikiran untuk menandatangani perjanjian ekstradisi," sebut JK.
Sementara itu, terkait upaya hukum terhadap Samadikun Hartono, JK mengatakan jika mantan bos Bank Modern itu sudah divonis penjara dan denda Rp 169 miliar. Menurut dia, denda itu harus segera dibayar. "Jadi selama dia tidak mau bayar, aset miliknya yang diketahui bisa disita," ujarnya. (owi/jawa pos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibunda Terpana, Sang Pangeran Albert II Monaco Memuji Wonderful Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi