JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perlu ada penyesuaian anggaran dengan rencana kenaikan gaji pejabat negaraJK tidak mempermasalahkan bila gaji pejabat negara naik, termasuk presiden dan wakil presiden, asalkan kenaikannya sesuai dengan kemampuan anggaran.
"Kalau anggaran kita cukup ya disesuaikan
BACA JUGA: Separuh Napi Nusakambangan Pemakai Narkoba
Tidak banyak pejabat itu, presiden kan satu, ketua DPR, berapa, supaya ada aturannya," kata JK di sela-sela acara Seminar bertajuk "Blok Natuna Timur dan Kedaulatan Negara" di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1)Namun JK tak sepakat bila gaji harus dibicarakan ke publik karena dianggap tidak sopan
BACA JUGA: Waktu Tersisa Singkat, KPK Harus Gerak Cepat
"Saya kira tak usah dibicarakan ke publik, tak sopan," katanya.Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengatakan, sebagian besar pejabat publik dari kalangan politisi tidak pernah menanyakan gajinya saat mencalonkan diri
"Semua pejabat publik dari politisi tidak pernah nanya gajinya waktu mau mencalonkan
BACA JUGA: Pekan Depan, KPK Periksa Gayus Tambunan
Tapi lebih kepada melaksanakan amanat dan kehormatan semua orang perlu kehidupan yang layak, jadi walaupun kita semua punya budayaGaji itu masalah internal," katanyaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri menurut JK tidak ingin bila gajinya naik meskipun secara umum pejabat publik ingin gajinya naik"Saya kira SBY juga tidak ingin naik gaji, walaupun secara umum pejabat publik ingin naik gaji, gaji (itu) relatif sekali.Gaji presiden itu sekitar Rp60 juta, dan wakil presiden Rp50 jutaDana taktis presiden Rp2 miliar dan wapres Rp 1 miliar," katanya
Lebih jauh JK mengatakan gaji presiden Indonesia tidak perlu dibanding-bandingkan dengan gaji Perdana Menteri Singapura"Jangan bandingkan Singapura yang penduduknya 4 juta, Indonesia 230 juta," tukasnya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemlu Pulangkan 32 TKI dari Tunisia
Redaktur : Tim Redaksi