jpnn.com, JAKARTA - Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK menyebut dugaan kecurangan pada pemilu 2024 harus diselesaikan dengan cara yang konstitusional agar para pemenang kontestasi politik punya legitimasi kuat di mata rakyat.
JK berbicara demikian saat menjadi pembicara acara Election Talk #4, Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi yang dilaksanakan di area Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3).
BACA JUGA: Bivitri Minta JK Danai Sekuel Dirty Vote demi Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
"Kepercayaan dari rakyat itu harus timbul agar pemerintah berjalan, karena pemerintah nanti akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar daripada tantangan politik," kata eks Ketum Golkar itu, Kamis.
JK mengatakan potensi parlemen jalanan bisa terjadi apabila kejanggalan dalam pemilu 2024 tidak diselesaikan secara konstitusional.
BACA JUGA: JK: Bagi Saya, Pemilu 2024 Menjadi yang Terburuk Sejak 1955
"Kalau tidak konstitusional masalah ini, diselesaikan dengan parlemen jalanan, demokrasi di seluruh negeri itu menyebabkan kita mundur lagi," ujar dia dalam pernyataannya di acara.
Dia mengatakan satu cara menyelesaikan berbagai kecurangan pada pemilu 2024 melalui penggunaan hak angket di DPR RI.
BACA JUGA: Jelajah Jaminan Sosial Bikin Siswa SMA Makin Paham Pentingnya Terlindungi JKN
"Sekarang ini contohnya hak angket atau pansus atau apalah namanya, supaya negara jangan dirusak dengan merusak lagi," kata JK.
Diketahui, hak angket pertama kali digulirkan oleh capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Ganjar menyebut semua pihak tidak perlu takut terhadap wacana DPR RI menggunakan hak angket menyikapi dugaan kecurangan pada pemilu 2024.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah bertemu para sukarelawan di Jakarta Pusat, Jumat (23/2) kemarin.
"Jadi, enggak perlu takut. Ini biasa saja, kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," kata Ganjar, Jumat.
Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan pelaksanaan pemilu 2024 belakangan menuai berbagai sorotan dengan berbagai kejanggalan.
Semisal, kata Ganjar, penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang banyak dipersoalkan karena sering terjadi salah konversi data.
"Terus kemudian kedua bagaiamana cerita yang ada di lapangan, bagaiamana aparatur dan sebagainya," kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Ganjar menyebut berbagai kejanggalan selama pelaksanaan pemilu 2024 bisa dibuktikan terjadi atau tidaknya melalui hak angket di DPR RI.
"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas, lah," ungkap dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Rencana Bertemu Megawati, Begini Pernyataan Terbaru JK
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan