jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal mendukung DPR yang memasukkan RUU KPK dalam Prolegnas 2016. Menurutnya, UU itu sudah cukup lama sehingga memerlukan penyesuaian dengan perkembangan zaman.
"Undang-undang itu sudah diusulkan tahun lalu. Tentu selama 15 tahun itu sudah ada banyak perkembangan. Karena itu perlu ada revisi," ujar JK sapaan Jusuf Kalla di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (29/11).
BACA JUGA: Jaksa Agung Jangan Hanya Uber Buron Korupsi, tapi Harus Kejar Asetnya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan RUU KPK pada Oktober lalu. Penundaan dilakukan karena rencana revisi UU itu ditentang banyak pihak. Terutama elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi.
Namun, DPR ternyata tetap memasukkannya ke Prolegnas 2016 pertengahan November lalu.
BACA JUGA: Kondisi Genting, APJII Uji Materi UU Telekomunikasi ke MK
"UUD 1945 saja bisa direvisi dan diamendemen, apalagi undang-undang ini (RUU KPK)," imbuh JK.
JK juga membantah bahwa pemerintah dan DPR saling melempar tanggung jawab sebagai pihak yang berinisiatif merombak UU KPK. "Bukan saling lempar. Memang setiap revisi kan harus disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak mungkin satu pihak," tandas JK. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Menurut Mendagri, Jajaran Birokrasi gak Disiplin
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Tuding KASAU Remehkan Potensi Anak Bangsa
Redaktur : Tim Redaksi