jpnn.com, WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden akan bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, tiga tahun setelah eks Presiden Donald Trump membawa Negeri Paman Sam hengkang dari lembaga tersebut.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken segera membuat pengumuman pada Senin waktu AS (Selasa, 9/2, waktu Indonesia) bahwa Amerika akan kembali ke Dewan yang berbasis di Jenewa, Swis, itu sebagai pengamat, menurut pejabat Departemen Luar Negeri AS.
BACA JUGA: Dapat Surat Teguran dari Serikat Aktor, Donald Trump Ngambek
"Kami bermaksud untuk melakukannya, mengingat bahwa jalan paling efektif untuk untuk mereformasi dan memperbaiki Dewan adalah terlibat dengannya dalam cara yang berprinsip," kata pejabat tersebut.
"Kami memahami bahwa Dewan berpotensi untuk menjadi forum yang penting bagi mereka yang tengah berjuang melawan tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia. Dengan berada di dalamnya, kami berupaya mereformasi dan memastikan lembaga ini dapat memenuhi potensi itu," kata dia menambahkan.
BACA JUGA: Joe Biden Berjanji Berikan Kuota 8 Kali Lipat Lebih Besar ketimbang Donald Trump
Rencana kembalinya AS tersebut pertama kali dilaporkan oleh Associated Press.
Sebelumnya, Trump, dengan agenda "America First" (Dahulukan Amerika) yang berkontribusi pada keputusannya menarik AS dari sejumlah organisasi dan perjanjian internasional, keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018, separuh jalan dari periode keanggotaan tiga tahunan. Trump menganggap Dewan cenderung tidak berpihak pada Israel serta tidak mereformasi diri.
BACA JUGA: Kelompok Pendukung Donald Trump Masuk Daftar Organisasi Teroris di Kanada
Majelis Umum PBB dengan 193 anggota dijadwalkan untuk memilih anggota-anggota baru Dewan tahun ini. Para anggota dipilih untuk duduk selama tiga tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.
Kandidat anggota dipilih melalui pemungutan suara dalam kelompok geografis untuk menjamin adanya representasi.
Sesi berikutnya dewan yang beranggotakan 47 negara tersebut akan dimulai menjelang akhir Februari. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil