jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mempertanyakan kesalahannya sehingga disebut menerima sanksi keras dan terakhir oleh kantor pusat parpol berlambang Banteng.
Dia mengatakan itu saat ditanyai wartawan soal kemungkinannya dipanggil oleh DPP PDIP demi menerima surat sanksi keras dan terakhir berkaitan pembentukan Dewan Kolonel.
BACA JUGA: Banteng Muda Indonesia Angkat Bicara soal Capres-Cawapres 2024 PDIP
"Pertanyaannya, kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa?" kata Johan Budi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).
Johan Budi merasa pembentukan Dewan Kolonel tidak melanggar aturan di PDIP.
BACA JUGA: Soal Duet Ganjar - Ridwan Kamil, Bima Arya Menghormati Otoritas PDIP
Sebab, kelompok itu dibentuk bukan untuk menjadi organisasi internal di parpol berlambang Banteng.
Dia menyebut Dewan Kolonel adalah kelompok sukarelawan yang dibuat oleh kader PDIP di parlemen demi meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.
BACA JUGA: Setelah Naik ke Lantai 2, Hasto Kaget, Lalu Merasa Sosok Ini Sangat Dibutuhkan PDIP
"Ini bukan organisasi, lo. Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin menyosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kepada publik," ujar pria berkacamata itu.
Johan Budi juga mengatakan rencana pembentukan Dewan Kolonel tidak bertujuan menyerang tokoh lain di PDIP yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai Capres 2024, Ganjar Pranowo.
"Ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, enggak. Enggak ada hubungannya," ujar dia.
Johan Budi melanjutkan, para kader yang terlibat pembentukan Dewan Kolonel akan patuh dengan keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah mengumumkan sosok Capres 2024.
"Nanti, apa yang diputuskan oleh Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri, itu tegak lurus. Itu, kan, sudah saya sampaikan sejak awal," tutupnya.(ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Aristo Setiawan