jpnn.com - JAKARTA – Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui skema onshore untuk proyek pengembangan Blok Masela, menuai polemik. Presiden Jokowi, dipastikan bakal meminta klarifikasi dari menteri senior tersebut.
’’Pasti diklarifikasi,’’ ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno, menyikapi klaim Rizal Ramli, di kompleks Istana Keprisidenan kemarin (23/2).
BACA JUGA: Masih Sangat Seksi, Bisnis Kantor Virtual Meningkat
Menurutnya, presiden memang berhati-hati dan membutuhkan masukan dan kajian yang matang, mengingat kompleksitas dan besarnya proyek pengembangan Blok Masela.
’’Seperti disampaikan Pak Johan Budi (Jubir Presiden), sampai saat ini masih dikaji apakah onshore atau offshore, belum ada keputusan,’’ jelasnya.
BACA JUGA: Siap-siap Ya, Anggaran Rapat PNS Bakal Dipangkas
Johan Budi sendiri mengatakan, presiden masih mengkaji seluruh aspek proyek lapangan Abadi. Presiden disebutnya mempertimbangkan banyak aspek, selain komersial dan teknis, tetapi juga sosial, kultur, ekonomi, sampai dengan pengembangan kawasaan setempat.
’’Presiden sudah mendengar berbagai masukan, dan sudah memahami argument-argumen dari berbagai pihak,’’ jelasnya.
BACA JUGA: Bank Mandiri “Hanya†Bukukan Laba Rp 20,3 Triliun
Presiden, lanjut bekas Jubir KPK itu, bagaimana masyarakat Maluku Selatan dan Maluku secara keseluruhan bisa memperoleh manfaat maksimal dari proyek itu. Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan apapun.
Sementara, Sekretaris kabinet Pramono Anung menuturkan, blok Masela sampai saat ini masih dalam tahap kajian. ’’Ditelaah dan diteliti, lalu pada saatnya akan diputuskan,’’ terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin Yang jelas, Presiden sudah mendengarkan berbagai masukan dan mengetahui sikap para investor.
Disingung mengenai pernyataan Rizal Ramli mengenai kepastian proyek Masela bersifat onshore, Pramono enggan berkomentar lebih jauh. Dia meminta publik menunggu sikap resmi Presiden. ’’Akan disampaikan setelah semua data dan masukan didapatkan oleh bapak Presiden. Presiden akan memutuskan setelah itu,’’ tambahnya. (dim/owi/byu/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Teken Kontrak Rp 618 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi