jpnn.com, JAKARTA - Johan Budi adalah satu satu dari sejumlah nama tenar bukan dari kalangan politisi yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2019 mendatang. Tidak hanya artis dan seniman, sejumlah olahragawan pun turut serta berkontestasi di panggung politik.
Tidak ketinggalan para pembantu Presiden Joko Widodo di kabinet kerja. Termasuk di dalamnya, juru bicara presiden Johan Budi Sapto Pribowo.
BACA JUGA: Tina Toon jadi Caleg karena Resah DKI Dipimpin Anies
Johan Budi, yang saat masih menjadi jubir KPK acapkali ’’dimusuhi’’ anggota parlemen, kini berbalik ikut berkontestasi memperebutkan kursi di senayan. Pria kelahiran Mojokerto itu akan bersaing di dapil Jatim VII yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Dia akan bersaing dengan caleg lainnya, yang salah satunya adalah Edhie Baskoro Yuhoyono alias Ibas.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menuturkan, Johan memiliki track record yang mumpuni di bidang pemberantasan korupsi. Di saat bersamaan, partai sering dicap tidak serius dalam hal pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Menunggu Keputusan Penting Pertemuan SBY - Prabowo
Padahal, Partai juga mendukung pemberantasan korupsi. ’’Pak Johan expertise (ahli) di bidang itu, dan dia mau bergabung di politik praktis, kami beri kesempatan,’’ terangnya.
Andreas mengakui, awalnya memang PDIP yang menberikan penawaran, dan disambut baik oleh Johan. ’’Pak Johan juga berminat. Kalau kami tawarkan terus dia tidak berminat bagaimana,’’ lanjutnya.
BACA JUGA: TGB Zainul Majdi Ingin Bertemu Megawati
Dengan demikian, saat ini juga Johan telah berstatus kader PDIP dan memiliki kartu tanda anggota. Bila terpilih, nantinya PDIP akan menempatkan Johan sesuai bidangnya, yakni Komisi III DPR RI.
Saat dikonfirmasi, Johan mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya melakukan evaluasi terhadap tugas dan pekerjaan, serta perenungan dalam enam bulan terakhir.
“Sudah berdiskusi dengan keluarga, saya memutuskan untuk beralih dalam ladang pengabdian yang berbeda yaitu melalui jalur politik,” ujarnya.
Kebetulan, lanjutnya, di saat bersamaan, tawaran menjadi calon kegislatif datang dari PDIP. Soal pilihan menggunakan PDIP, mantan Pimpinan KPK itu menganggap PDIP sebagai partai yang lebih banyak menyentuh dan bicara tentang rakyat kecil. Selain itu, PDIP mengusung konsep NKRI berdasarkan Pancasila serta paham nasionalis religius. “Sesuai dengan prinsip saya,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Johan budi telah meminta izin presiden untuk maju dalam kontestasi Pileg. “Bukan JB yang ajukan tapi ada tawaran. Memang JB punya kedekatan setelah jadi jubir, bukan sejak KPK,” ujarnya.
Johan akan disamakan statusnya dengan pembantu presiden lainnya yang maju pileg. Hanya wajib cuti saat kampanye.
Pram menambahkan, dari jajaran kabinet kerja, sudah ada beberapa menteri yang diizinkan maju dalam kontestasi. Di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan tiga menteri PKB Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Politisi PDIP itu menilai, diizinkannya menteri maju caleg bukan tanpa alasan. Presiden memahami jika sejumlah menteri dibutuhkan partainya untuk mendulang suara. “Misal Puan di Dapil solo, suara mbak Puan pada waktu pileg lalu hampir 400.000 artinya 2 kursi sendiri,” imbuhnya.
Namun, presiden sendiri juga tidak sembarangan. Bagi kementerian yang dirasa tidak bisa ditinggalkan atau memberi efek negative jika menterinya maju pileg, Jokowi tidak mengizinkannya. Seperti Menteri Sekretaris Negara (Menesneg), Setkab, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pertahanan.
“Mendagri dia partner KPU Bawaslu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu. Kalau dia jadi caleg ada conflict of interest,” tuturnya mencontohkan.
BACA JUGA: Tina Toon jadi Caleg karena Resah DKI Dipimpin Anies
Terkait kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap tugas kementerian, Pram menyebut tidak ada persoalan. Pasalnya, akan diatur jika masa cuti kampanye hanya dilakukan di hari sabtu dan minggu.
“Mereka diizinkan melakukan sosialisasi di dapil masing-masing, hanya pada saat sabtu minggu sehingga tidak mempengaruhi kerja yang bersangkutan,” pungkasnya. (byu/far/jun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenapa Saya Tak Nyaleg?
Redaktur & Reporter : Soetomo