jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyampaikan kritik terhadap pembangunan pertanian. Pasalnya, sektor pertanian memang selalu tumbuh positif selama pandemi, namun menurutnya pertumbuhannya masih di bawah kisaran 3,3 persen.
Menurut dia, sebagai evaluasi harus ada fokus dukungan anggaran untuk peningkatan produksi pertanian dan terus memberikan nilai tambah pada hasil produk pertanian nasional agar memiliki daya saing internasional.
BACA JUGA: Komisi IV DPR RI Apresiasi Pengembangan Petani Banyuasin
Hal ini diutarakannya saat mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian beserta jajarannya membahas evaluasi anggaran dan kinerja pertanian yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/1).
Politikus PKS ini mengungkapkan sejak tahun 2015 sampai tahun ini anggaran Kementan selalu turun dari tahun ke tahun.
BACA JUGA: FAO Apresiasi Kementan atas Kemajuan Pertanian dan Ketahanan Pangan
"Saya mempertanyakan hal ini karena negara kita adalah negara agraris dan bahkan pemerintah selalu menyatakan bahwa harus dilakukan penguatan pembangunan sektor pertanian guna mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi anehnya kebijakan anggaran pertanian sangat lemah untuk peningkatan produksi komoditas strategis," kata Johan.
Johan menilai pemerintah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam kisaran 3,3 persen- 4,27 persen, namun kenyataannya hanya mampu tumbuh 2,95 persen pada triwulan 1 tahun 2021 dan pada triwulan III tahun 2021 pertanian hanya mampu tumbuh sebesar 1,35 persen.
BACA JUGA: Cetak Ribuan Wirausaha Pertanian Milenial Lewat Program PWMP
Johan memaparkan terkait capaian ekspor Pertanian dan serapan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang cukup menggembirakan pada tahun 2021 lalu, maka baginya ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan pemerintah.
"Catatan perlu diperhatikan pemerintah yakni Ekspor Pertanian masih didominasi oleh subsector perkebunan maka ke depan mesti ada peningkatan nilai ekspor pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan untuk meningkatkan neraca perdagangan Pertanian nasional," urainya.
Selain itu, wakil rakyat dari dapil NTB ini juga mempertanyakan target produksi komoditas kedelai yang hanya 0,2 juta ton padahal rata-rata kebutuhan kedelai dalam negeri berkisar 2-3 juta ton per tahun.
"Ini artinya pemerintah terus berencana impor kedelai setiap tahun tanpa ada upaya untuk swasembada. Janji Mentan untuk meningkatkan produksi kedelai dalam dua kali masa tanam akan terus ditagih rakyat," tegas Johan.
Legislator Senayan ini menjelaskan bahwa target produksi daging sapi/kerbau tahun 2022 hanya sebesar 444,55 ribu ton padahal kebutuhan daging terus meningkat setiap tahun, yang diperkirakan konsumsi per kapita pada 2022 mencapai 2,57 per kg/kapita per tahun sehingga kebutuhan daging secara nasional mencapai 706.388 ton per tahun.
"Saya tegaskan Kementan mesti berupaya menghentikan ketergantungan impor daging dengan menggenjot produksi lokal demi kemandirian pangan nasional," kata Johan Rosihan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich