John Kenedy: Pelaksanaan Haji Karut-Marut, Ini Bukan soal PBNU atau Menag

Rabu, 31 Juli 2024 – 13:02 WIB
Ilustrasi jemaah haji Indonesia. Foto: dok HBC

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar DPR John Kenedy Azis menyebut pansus dibentuk bukan untuk menyerang PBNU atau Menteri Agama Yaqut Cholil Staquf.

Itu sekaligus membantah Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. Konon Gus Yahya menuding Komisi VIII membentuk Pansus untuk menyerang PBNU Menag.

BACA JUGA: Gus Jazil: Tudingan Pansus Haji Demi Kepentingan Pribadi Melecehkan Paripurna

"Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya karut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," katanya.

Jhon Kennedy menilai Kementerian Agama terlalu lebai melebarkan permasalahan ini ke mana-mana.

BACA JUGA: Marwan Dasopang: Pansus Haji Dibuat Lantaran Kemenag Tertutup, Jangan Kebakaran Jenggot

"Pansus haji dibentuk untuk tujuan perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada hubungan dengan NU," tuturnya.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI itu menjelaskan, Pansus Angket Haji murni digulirkan untuk memperbaiki manajemen haji.

BACA JUGA: Dipimpin Cak Imin, Rapur DPR Resmi Bentuk Keanggotaan Pansus Angket Haji

“Kami pengin melihat pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan sunah Rasul. Jadi, tak ada kaitannya ke mana-mana," kata John.

Dia berharap dengan adanya Pansus Haji, mekanisme ibadah haji bisa berjalan semestinya dan sesuai prosedur yang ada.

"Jangan orang baru antre empat tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara itu, orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat. Itu yang harus kami rapikan," katanya.

"Jauh lebih penting saat ini memastikan pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji. Ketimbang melayani pernyataan Ketua Umum PBNU yang tidak jelas landasannya," imbuh Pak John. (*/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler