jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menjawab tudingan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menduga Pansus Angket Haji 2024 yang digulirkan DPR RI demi kepentingan pribadi.
Gus Jazil mengatakan DPR memiliki tahapan sebelum Pansus Haji 2024 terbentuk, seperti adanya persetujuan partai di parlemen dalam rapat paripurna.
BACA JUGA: Marwan Dasopang: Pansus Haji Dibuat Lantaran Kemenag Tertutup, Jangan Kebakaran Jenggot
Dia mengatakan persetujuan dari partai di DPR menandakan pembentukan Pansus Haji 2024 tak dilandasi pribadi.
"Bukan hanya PKB, seluruh partai politik. Diputus di paripurna. Mana pribadinya? Jadi, tudingan untuk kepentingan pribadi itu, itu menurut saya tudingan yang melecehkan keputusan paripurna," kata Gus Jazil menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7).
BACA JUGA: Jawab Gus Yahya, Cak Imin Pastikan Pansus Haji Tak Ada Urusannya dengan PKB & PBNU
Toh, kata dia, Pansus Haji 2024 itu hak konstitusional DPR yang seharusnya dihormati dan menantang pihak yang menuding membuktikan ucapan.
"Itu pelaksanaan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pihak-pihak yang menduga itu, tolong buktikan," kata Gus Jazil.
BACA JUGA: Tepis Tudingan Ketum PBNU, Kiai Maman Pastikan Pansus Haji Bukan Urusan Pribadi
Legislator Komisi III DPR RI itu mengingatkan ada pelanggaran berupa penghinaan kepada parlemen ketika tudingan terhadap Pansus Haji 2024 tak terbukti belakangan.
"Kalau tidak terbukti maka itu contempt of parliament. Mengganggu kinerja anggota DPR," kata Gus Jazil.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengendus kepentingan pribadi di balik Pansus pelaksanaan Haji 2024.
Gus Yahya merasa curiga tujuan pembentukan pansus untuk menyerang PBNU, karena Kementerian Agama dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.
"Jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan begitu, lo. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7) kemarin. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Versi Pansus Angket soal Pengaturan Kuota Haji Tambahan, Bukan Mutlak Wewenang Menag
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan