jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bicara keras saat memberi arahan, membuka rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
Pada forum yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan jajaran menteri Kabinet Kerja, Jokowi (sapaan presiden) memberikan arahan tegas saat menyinggung soal tahun politik pada 2018 mendatang.
BACA JUGA: Sepertinya Isu PKI Digoreng agar Umat Islam Memusuhi Jokowi
"Yang berkaitan dengan politik harus kondusif. Oleh sebab itu jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," ucap Jokowi.
Dia melanjutkan, permasalahan antarlembaga atau antarkementerian harus selesaikan secara kondusif, dan dibahas di tingkat menko. Bila tidak tuntas, bisa dibawa kepada wapres. Kalau masih belum selesai, baru ke presiden.
BACA JUGA: Soal SAGL, Jangan Cari Muka di Depan Jokowi
Dia mengingatkan, pada tahun 2018 yang masuk tahun politik, para menteri dan pimpinan lembaga negara jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi.
"Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat ke rapat terbatas. Sekali lagi jaga keteduhan, ketenteraman, ketenangan, persatuan di antara kita (kabinet) dan juga di masyarakat," tegas mantan gubernur DKI itu.
BACA JUGA: KPK Dikalahkan Setya Novanto, Nih Respons Jokowi
Pada arahan terakhir, Jokowi menegaskan posisinya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.
"Sebagai panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing. Terus bekerja sama, terus bersinergi, jaga stabilitas politik, jaga stabilitas ekonomi," ucap dia.
Semua jajaran kementerian dan lembaga, Jokowi meminta untuk meningkatkan kinerja, dan prestasi dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara.
Untuk diketahui, salah satu isu yang belakangan menjadi polemik adalah terkait impor senjata api. Hal tersebut mencuat setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut ada institusi di luar TNI mengimpor 5.000 senjata api dengan mencatut nama presiden. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei SMRC: Mayoritas tak Setuju Jokowi Dikaitkan PKI
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam