jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara soal keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia di hadapan ratusan veteran RI, Selasa (11/10).
Presiden Jokowi menyatakan bahwa perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan tambang dan emas di Papua, Freeport, telah menjadi milik Indonesia dari sebelumnya dikuasai Amerika Serikat (AS).
BACA JUGA: Sesuai Arahan Presiden Jokowi, Menpora Amali Segera Evaluasi Sepak Bola Nasional
"Saya baru saja ke Tembagapura melihat Freeport. Perlu saya sampaikan kepada para senior, para sesepuh bahwa Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan AS lagi," kata Jokowi saat meresmikan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran RI (Piveri) di Jakarta, Selasa (11/10).
Jokowi mengungkapkan enggan meninjau lokasi tambang emas milik Freeport, sebelum Pemerintah Indonesia menguasai sebagian besar atau sebanyak 51 persen saham perusahaan tersebut pada Juli 2018.
BACA JUGA: Seusai Dilantik Jokowi jadi Kepala LKPP, Hendrar Prihadi Temui Luhut, Ini yang Dibahas
"Karena sebelumnya kita hanya diberi (dividen) 9,3 persen. Tiga tahun kami bernegosiasi sangat alot sekali dan kita sekarang sudah memegang saham mayoritas 51 persen," ungkap Jokowi.
Dia juga menjelaskan saat ini sebanyak 98 persen karyawan Freeport adalah warga negara Indonesia (WNI), yang 40 persen di antaranya adalah masyarakat Papua.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu Presiden FIFA pada 18 Oktober 2022, Ini yang Dibahas
Dengan kepemilikan yang dikuasai Pemerintah RI, kata Jokowi, saat ini Freeport memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Indonesia dibandingkan sebelum divestasi dari Freeport McMoran.
Menurut dia, total saat ini sebanyak 70 persen dari pendapatan Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia.
"Saat ini kita dapat dividen 51 persen (dari Freeport), pajak lebih besar, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lebih besar, bea ekspor juga lebih besar. Jadi, 70 persen pendapatan Freeport masuk ke negara," tambahnya.
Selain Freeport, Pemerintah Indonesia juga telah mengambil alih lapangan minyak dan gas bumi Blok Rokan di Riau dari Chevron Amerika Serikat. Rencananya, Jokowi akan meninjau langsung Blok Rokan untuk mengevaluasi kemampuan produksi migas dari lokasi eksplorasi tersebut.
"Blok Rokan ini urusan migas yang sudah 97 tahun dikuasai Chevron. Sekarang juga sudah 100 persen dimiliki oleh kita sendiri. Saya belum cek ke sana. Dalam beberapa bulan ke depan, saya ingin cek (apakah) ada kenaikan produksi, ada kenaikan income (atau) tidak," ujar Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun menjelaskan kongres dihadiri sekitar 300 anggota LVRI, Piveri, dan Pemuda Panca Marga.
Turut hadir dalam pembukaan Kongres XII LVRI dan Munas XI Piveri tersebut antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (antara/jpnn)
Jokowi: 70 Persen Pendapatan Freeport Masuk ke Negara
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa saat ini 70 persen pendapatan Freeport Indonesia masuk ke negara.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara soal keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia di hadapan ratusan veteran RI, Selasa (11/10).
Presiden Jokowi menyatakan bahwa perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan tambang dan emas di Papua, Freeport, telah menjadi milik Indonesia dari sebelumnya dikuasai Amerika Serikat (AS).
"Saya baru saja ke Tembagapura melihat Freeport. Perlu saya sampaikan kepada para senior, para sesepuh bahwa Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan AS lagi," kata Jokowi saat meresmikan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran RI (Piveri) di Jakarta, Selasa (11/10).
Jokowi mengungkapkan enggan meninjau lokasi tambang emas milik Freeport, sebelum Pemerintah Indonesia menguasai sebagian besar atau sebanyak 51 persen saham perusahaan tersebut pada Juli 2018.
"Karena sebelumnya kita hanya diberi (dividen) 9,3 persen. Tiga tahun kami bernegosiasi sangat alot sekali dan kita sekarang sudah memegang saham mayoritas 51 persen," ungkap Jokowi.
Dia juga menjelaskan saat ini sebanyak 98 persen karyawan Freeport adalah warga negara Indonesia (WNI), yang 40 persen di antaranya adalah masyarakat Papua.
Dengan kepemilikan yang dikuasai Pemerintah RI, kata Jokowi, saat ini Freeport memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Indonesia dibandingkan sebelum divestasi dari Freeport McMoran.
Menurut dia, total saat ini sebanyak 70 persen dari pendapatan Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia.
"Saat ini kita dapat dividen 51 persen (dari Freeport), pajak lebih besar, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) lebih besar, bea ekspor juga lebih besar. Jadi, 70 persen pendapatan Freeport masuk ke negara," tambahnya.
Selain Freeport, Pemerintah Indonesia juga telah mengambil alih lapangan minyak dan gas bumi Blok Rokan di Riau dari Chevron Amerika Serikat. Rencananya, Jokowi akan meninjau langsung Blok Rokan untuk mengevaluasi kemampuan produksi migas dari lokasi eksplorasi tersebut.
"Blok Rokan ini urusan migas yang sudah 97 tahun dikuasai Chevron. Sekarang juga sudah 100 persen dimiliki oleh kita sendiri. Saya belum cek ke sana. Dalam beberapa bulan ke depan, saya ingin cek (apakah) ada kenaikan produksi, ada kenaikan income (atau) tidak," ujar Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan (DPP) LVRI Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun menjelaskan kongres dihadiri sekitar 300 anggota LVRI, Piveri, dan Pemuda Panca Marga.
Turut hadir dalam pembukaan Kongres XII LVRI dan Munas XI Piveri tersebut antara lain Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi