jpnn.com - JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di Jakarta, Selasa (11/10).
Hendar Prihadi bertandang ke kantor Luhut di Jakarta, Selasa, di hari pertamanya bekerja seusai dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai kepala LKPP, pada Senin (10/10) lalu.
BACA JUGA: Konsolidasikan Pengadaan Laptop, LKPP Menghemat Uang Negara Rp 1,8 Triliun
Hendrar yang juga mantan wali kota Semarang itu bertemu Luhut untuk membahas perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dia berharap RUU yang ditargetkan masuk program legislasi nasional prioritas 2023 itu bisa makin mendorong peningkatan keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam proyek pengadaan pemerintah.
BACA JUGA: Meski Disebut Populer, Pak Luhut tidak Pengin Jadi Presiden atau Wapres
"Harapan saya, melalui RUU ini kemanfaatan belanja pemerintah dapat ditingkatkan lagi, tidak hanya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, tetapi dalam prosesnya pun dapat dirasakan secara luas," kata Hendi, panggilan akrab Hendrar Prihadi, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (11/10).
Dia mengatakan salah satu urgensi RUU tersebut adalah untuk mendorong pemanfaatan belanja pemerintah untuk dapat memaksimalkan pengembangan industri dalam negeri.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu Presiden FIFA pada 18 Oktober 2022, Ini yang Dibahas
Selain itu, RUU tersebut juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik.
"Maka kami di LKPP berupaya agar RUU ini bisa segera diundangkan sehingga mendukung penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri," ungkap Hendi.
Lebih lanjut dia menjelaskan RUU tersebut juga akan menyentuh percepatan transformasi digital, yang juga menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi saat ini.
"Jadi, total kami mencatat ada enam urgensi terkait RUU pengadaan publik ini. Salah satunya terkait contuinity, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat ditingkatkan melalui transformasi digital pengadaan," jelasnya.
Saat ini, Hendi mengungkapkan, LKPP sedang berupaya untuk menyelesaikan naskah akademik RUU tersebut yang ditargetkan dapat selesai pada tahun ini.
Adapun proses penyusunan naskah akademik tersebut juga akan dilakukan dengan serangkaian focus group discussion (FGD) agar naskah RUU yang disusun bisa tepat manfaat. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi