jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melakukan kajian terkait pola kepempimpinan dua pasangan calon presiden yang bertarung di Pilpres 2019, jika nanti terpilih.
Dari dimensi sosial budaya, LPI menyimpulkan ada optimisme kebebasan sipil terjamin jika pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang terpilih. Demikian dengan toleransi, integrasi sosial di tengah keragaman, kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan hak asasi manusia juga terjamin.
BACA JUGA: Jokowi Pengin Dana Desa Naik Setiap Tahun
"Negara akan lebih tegas dalam mengatasi kebangkitan radikalisme, ekstrimisme dan kelompok anti-Pancasila yang mengusung kilafah dalam konteks 'NKRI Syariah' jika pasangan Jokowi-Ma'ruf yang terpilih," ujar Direktur LPI Boni Hargens pada seri diskusi 'Merawat Ke-Indonesiaan' yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta, Jumat (4/1).
Boni juga mengatakan, pendekatan politik yang dimulai dari pinggiran memberi gambaran jelas tentang konsepsi dan komitmen Jokowi-Ma'ruf dalam membangun Indonesia sebagai satu bangsa, satu komunitas budaya yang terbangun dari keragaman budaya lokal.
BACA JUGA: Hadeh, Pantas Saja Prabowo Disebut Menebar Ketakutan
"Indonesia juga memiliki politik budaya yang arahnya jelas dan berorientasi pada peningkatan citra Indonesia di level dunia," ucapnya.
Sementara jika pasangan Prabowo-Sandi yang terpilih di Pilpres 2019, LPI memprediksi kebebasan sipil dalam ancaman. Demikian juga dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, kebebasan berserikat, diprediksi akan berada dalam ancaman serius.
BACA JUGA: Jokowi: Waduk Bendo Rampung, Petani Panen Tiga Kali
"LPI menarik sintesis berdasarkan kiprah dan narasi kampanye sampai Desember 2018. Kemudian, dukungan ormas garis keras dan Cendana sebagai representasi kekuatan Orde Baru," ucap Boni.
Boni lebih lanjut mengatakan, aksi boikot media yang dilakukan tim Prabowo-Sandi karena tidak memberitakan kegiatan reuni 212, merupakan preseden buruk.
Kubu pasangan capres nomor urut 02 terkesan ingin menjiplak metode kampanye Donald Trump (Presiden Amerika Serikat) yang menuding lima media besar (NYT, NBC, ABC, CBS, dan CNN) sebagai media abal-abal dan sesat.
"Dukungan HTI, FPI dan ormas-ormas garis keras juga membentuk keresahan kolektif di tengah masyarakat terkait maraknya praktik intoleransi dan persekusi yang dilakukan ormas garis keras selama ini," katanya.
Menurut Boni, pernyataan kubu keluarga Cendana bila Prabowo-Sandi terpilih akan menerapkan kebijakan Suharto, juga sangat mengkhawatirkan.
"Ada indikasi dan potensi matinya ruang sosial dan terbelenggunya kebebasan sipil sebagaimana terjadi selama 32 tahun Orde Baru," pungkas Boni.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Yakin Progam Jokowi Nafkahi Janda Cuma Gagasan Kosong
Redaktur & Reporter : Ken Girsang