jpnn.com, SOE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Nusa Tenggara Timur, pada 23-24 Maret 2022.
Ibu Kota Timur Tengah Selatan (TTS), Soe, menjadi sasaran kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada hari pertama, Kamis (24/3).
BACA JUGA: Jokowi Ajak Masyarakat Cintai Produk Kerajinan Dalam Negeri
Rencananya besok Presiden Jokowi akan meninjau secara langsung program-program yang dihelat BKKBN, dalam percepatan penururunan stunting di Timor Tengah Selatan.
Pemerintah akan memeriksa kesehatan calon pengantin untuk deteksi dini potensi stunting, melihat ibu hamil, menimbang, serta mengukur tinggi balita.
BACA JUGA: Arsul Kritik Pihak yang Dorong Anwar Usman Mundur sebagai Ketua dan Hakim MK
Selain itu, Jokowi juga akan melihat proses pembangunan program bedah rumah dan peresmian rumah pompa air.
Program percepatan penurunan dari lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasi BKKBN, yaitu masalah pembenahan sanitasi dan kelayakan rumah sehat untuk warga.
BACA JUGA: Banjir Sangatta, Irwan Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan
Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki posisi nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.
Standar WHO hanya menoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen, sehingga kasus di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali patokan Badan Kesehatan Dunia itu.
Tidak ada satu pun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen. Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki prevalensi stunting yang paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni mencapai 48,3 persen menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 2020, terdapat 37.320 jiwa penduduk miskin ekstrem dari total 455.410 jiwa penduduk.
Sementara rumah tangga yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 60,04 persen atau 69.602 rumah tangga dan menjadi penyebab masih rentannya masalah kesehatan di masyarakat.
"Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak bisa berjuang sendiri, butuh kolaborasi dan konvergensi semua pemangku kepentingan," kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo. (mcr2/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Update Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia: PSSI Minta Bantuan Jokowi, Ada Apa?
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Meylinda Putri Yani Mukin