jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membatalkan sebanyak 14 proyek strategis nasional (PSN) pada kuartal I 2018 senilai Rp 264 triliun.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4).
BACA JUGA: Presiden: 2019, Penerima Bansos PKH Naik jadi 15 Juta KPM
Pembatalan tersebut diputuskan setelah pemerintah mengevaluasi bahwa proyek tersebut tidak mungkin bisa dimulai pengerjaan konstruksinya pada kuartal III 2019.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Kantor Presiden, menjelaskan bahwa sebelumnya pada kuartal I 2017, pemerintah juga menunda 15 PSN karena tidak memenuhi syarat.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Agama dan Negara Harus Berjalan Beriringan
"Ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat bahwa akan ada konstruksi paling lambat kuartal ketiga 2019. Berapa proyeknya? 14 ya. Jadi tadinya di Kuartal satu 2017 didrop 15, sekarang kuartal satu 2018 didrop 14," jelas Darmin.
Meski melakukan pengedropan pada 14 PSN, pemerintah menambah satu proyek mengenai pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia usulan Menteri Agama.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Holtekamp Pacu Perekonomian di Jayapura
Serta penambahan satu program pemerataan ekonomi yang meliputi sertifikasi lahan, perhutanan sosial, reforma agraria dan peremajaan perkebunan rakyat.
"Maka proyek strategis nasional sekarang ini jumlahnya adalah 222 dan tiga program. Estimasi nilai investasinya lebih dari 4.100 triliun," lanjut Darmin.
Rincian PSN itu terdiri dari jalan 69 proyek, bendungan 51 proyek, berupa kawasan ekonomi khusus (KEK, kawasan industri, dan pariwisata 29 proyek. Kemudian kereta api 16 proyek, energi 11 proyek, pelabuhan 10 proyek.
Berikutnya air bersih dan sanitasi 8 proyek, bandara 6 proyek, irigasi 6 proyek, smelter 6 proyek, teknologi 4 proyek, perumahan 3 proyek, pertanian kelautan 1 proyek, tanggul 1 proyek, pendidikan 1 proyek, pesawat terbang satu program, agraria dan kehutanan satu program.
Pembatalan ini sudah dibicarakan dengan menteri terkait dan telah dipastikan bahwa proyek tersebut tidak akan terlaksana konstruksinya pada kuartal III 2019.
"Kalau menterinya bilang susah deh, sederhana sekali. Dan menurut kami cukup masuk akal, karena ya pemerintahan silakan nanti pemerintahan berikutnya yang mengevaluasi lagi," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihat, Dua Anak Suku Asmat Anteng Digendong Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam