Jokowi: Begitu Kita Undur, Biaya Akan Semakin Besar

Selasa, 11 April 2017 – 21:36 WIB
Presiden Jokowi saat dikerumuni warga di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sabtu (25/3/2017). foto : metrotabagsel/JPG

jpnn.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hari ini, Selasa (11/4), Jokowi memimpin langsung rapat terbatas Kabinet Kerja membahas tentang pembiayaannya, terutama untuk program strategis nasional yang telah ditarget bisa tuntas periode 2017-2018.

BACA JUGA: Jokowi: Kali Ini Akan Masuk Langsung...

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda pembiayaan untuk itu akan semakin besar. Dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.

Skema pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting mengingat keterbatasan anggaran negara. Untuk itu berbagai skema pembiayaan dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat program pembangunan.

BACA JUGA: Novel Disiram Air Keras, Pak Jokowi Harus Terusik

Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin mendengar langsung informasi terkini tentang pembiayaan infrastruktur yang sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN maupun non-anggaran pemerintah.

Seperti skema Public Private Partnership (PPP), Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha (KPBU) dengan jaminan non anggaran pemerintah.

BACA JUGA: Saldi Isra Akui Dekat dengan Presiden Jokowi, Tapi...

"Ini penting sekali kita selesaikan, kita bahas pada hari ini,” tegas Jokowi.

Jokowi berharap agar pihak swasta dapat membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema berupa PPP maupun KPBU.

Di samping itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta ikut berkontribusi membiayai pembangunan.

“Pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD," tukas Jokowi.

Bahkan, mantan Wali Kota Surakarta itu meminta proses sekuritisasi pada BUMN berupa penjualan aset sebagai modal kembali untuk pembangunan juga bisa dilakukan.

Jokowi juga meminta jajaran menteri kabinet terbuka bila ada kendala pembiayaan pembangunan infrastruktur. Seperti pada proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Kereta Kencang Jakarta – Surabaya, maupun jalan.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Singgung Magnet Wakatobi di Rapat Kabinet


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler