jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini elektabilitas Presiden Joko Widodo tak akan terpengaruh rekaman pembicaraan antara dua pihak yang bersuara mirip Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Alasannya, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu merupakan sosok berintegritas dan bersih dari patgulipat, termasuk dugaan permainan dalam proyek-proyek BUMN.
"Pak Jokowi kan sosok yang bersih, pekerja keras. Sehingga apa yang terjadi pada menteri-menterinya ketika ada yang melibatkan keluarga, saya menjadi saksi ini pelanggaran dari perintah Pak Jokowi," Hasto di Tambora, Jakarta Barat, Minggu (29/4).
BACA JUGA: Rizal Ramli: Saya Hanya Memenuhi Permintaan Jokowi
Baca juga: Ssttt, Ada Suara Mirip Bu Rini dan Dirut PLN Bocor ke Medsos
Menurut Hasto, jika isi rekaman yang beredar itu benar dan ternyata ada kongkalikong dalam proyek BUMN, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan instruksi Jokowi. Hasto yang merupakan bagian dari Tim Transisi Jokowi-JK mengungkapkan bahwa pada awal pembentukan Kabinet Kerja, setiap calon menteri sudah diwanti-wanti agar mengutamakan tugas.
BACA JUGA: Gus Irawan Menduga Ada Kaitan dengan Jabatan Dirut Pertamina
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Foto: dokumen JPNN.Com
Jokowi, kata Hasto, mewanti-wanti kepada para menterinya untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, serta menjauhi campur tangan keluarga. "Ketika dalam rekaman itu disebutkan dua (orang, salah satunya) dari keluarga beliau (Rini), tentu sama ini merupakan hal yang bagi kami tidak sesuai perintah Bapak Presiden," ujar Hasto.
BACA JUGA: Sebanyak 7.500 Peserta Ikut Ramaikan Tour De Tjolomadoe
Baca juga: Sesmen BUMN Benarkan ada Percakapan Rini Soemarno-Dirut PLN
Namun, jika Rini memang merasa dirugikan oleh rekaman pembicaraan yang beredar maka Hasto menyarankan mantan Tim Transisi Jokowi-JK itu untuk melapor ke pihak berwenang. Menurutnya, setiap warga negara berhak atak keadilan.
"Ya kita (Indonesia) negara hukum. Proses hukum itu merupakan langkah yang berkeadilan bagi semua pihak yang dirugikan," pungkasnya.(sat/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sindiran Terbaru Hasto PDIP untuk Prabowo Subianto
Redaktur : Tim Redaksi