jpnn.com - JAKARTA - Joko Widodo alias Jokowi harus bertanggungjawab terkait pengadaan bus Transjakarta yang berujung korupsi. Sebagai gubernur DKI, Jokowi penanggungjawab pengadaan tersebut.
"Penanggung jawab tertinggi anggaran adalah kepala daerah," kata pengacara tersangka Udar Pristono, Razman Arif, setelah melaporkan Basuki Tjahja Purnama di Bareskrim Polri, Senin (2/6) seperti yang dilansir RM Online (Grup JPNN.com).
BACA JUGA: Amanat Desak Kejagung Periksa Jokowi
"Jokowi mengeluarkan surat untuk mengadakan barang, dan untuk melakukan itu dibuat PPK," sambung dia.
Dia menjelaskan, masalah-masalah tadi merupakan hal teknis yang tidak ada hubungannya dengan Udar selaku kuasa pengguna anggaran.
BACA JUGA: Benda Mencurigakan di Kali Buaran Bukan Bom
Menurut Razman, Udar selaku Kepala Dinas Perhubungan tidak melakukan mark up dan korupsi.
"Siapa yang harus brtanggung jawab? Siapa yang mengajukan anggaran perkara ini, ya Jokowi," tegasnya.
BACA JUGA: Giliran Mantan Kadishub DKI Laporkan Ahok ke Bareskrim Polri
Sementara itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pengguna Transjakarta (AMANAT) melakun demontrasi.
Koordinator aksi, Pardi S, mengatakan, aksi unjuk rasa ini agar minta agar penyidik Kejagung bertindak profesional dan berani dalam melakukan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan alat transportasi publik sebesar Rp 1,5 triliun itu.
"Kita hanya menuntut agar Kejaksaan Agung dapat profesional dan berani memanggil Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dalam masalah ini," kata Pardi saat ditemui di tengah-tengah aksi.
Menurut Pardi, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Bus Transjakarta ini masih banyak pihak yang harus bertanggung jawab selain mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia berharap agar penyidik berani melakukan pemeriksaan secara menyeluruh termasuk terhadap Joko Widodo yang saat ini digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden yang akan bertarung pada pilpres 9 Juli mendatang.
"Aksi kami ini tidak ada hubungannya dengan politik. Ini murni aksi masyarakat Jakarta. Kami senang Pak Jokowi tadinya sebagai gubernur sekarang dicalonkan menjadi Capres. Tapi kami akan lebih suka jika Jokowi dapat menjelaskan ini semuanya. Agar nantinya jika terpilih tidak tersandra kasus ini," katanya. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Laporkan Pembuat Surat Palsu ke Bareskrim Polri
Redaktur : Tim Redaksi