jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki pandangan berbeda dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyikapi Pemilu 2024.
Apabila Jokowi menyebut Kepala Negara bisa memihak dan melakukan kampanye, Sri Mulyani malah mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.
BACA JUGA: PBHI Sebut Jokowi Konsisten Lakukan Kecurangan Pemilu untuk Gibran
Hal itu disampaikannya dalam pidato pada Rapat Kerja Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"Tahun pemilu jaga sikap kita, netralitas itu adalah sesuatu yang sudah menjadi keharusan. Anda bisa punya preferensi apa saja lakukan pada saat anda di kotak suara. Itu adalah value yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diatur oleh undang undang dan diatur oleh tata krama," ujar Sri Mulyani dalam siaran persnya, Kamis (25/1).
BACA JUGA: Pesan Anies untuk Jokowi: Jangan Negeri Ini Diatur Pakai Selera dan Perasaan
Sri Mulyani mengatakan dalam mengawali tahun 2024, dunia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak mudah. Sehingga menurutnya, reformasi dan evaluasi di dalam kepabeanan dan cukai harus terus dilakukan.
“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang ada di dalam Lingkungan Kementerian Keuangan adalah pengelola keuangan negara yang memiliki 4 tugas khusus, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, revenue collector. Ini harus terus menerus dilakukan kalibrasi,” ujar dia.
BACA JUGA: Beginilah Sikap Sri Mulyani di Pemilu 2024, Seluruh ASN Harus Menjaga Sikap
Selanjutnya Sri Mulyani, juga mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan. Hal ini untuk dapat menghadapi situasi dunia yang begitu tidak pasti akibat dari tensi geopolitik yang menguat.
Pada kesempatan itu, dia juga menyebut climate change, digitalisasi, dan pertumbuhan demografi Indonesia juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian bersama.
Utamanya dalam hal ini, perjalanan Indonesia untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap, menuju Indonesia maju.
“Di satu sisi Indonesia jumlah populasinya naik, kita ingin menjadi negara kaya, maju. Maka nanti tugas Anda menjadi jauh lebih kompleks. Community protector-nya menjadi sangat complicated. Karena selain teknologi berubah, mobilitas dunia masyarakat bergerak sangat cepat,” pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah Bertemu Sri Sultan, Anies Kenang Momen Jumatan di Masjid Kepatihan
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan