jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin menilai Presiden Joko Widodo perlu angkat bicara terkait kisruh yang berasal dari Partai Demokrat.
Paling tidak menanggapi tudingan yang menyebut merestui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersama sejumlah kader PD, berencana mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Demokrat Panas, Mas AHY Dikepung 4 Lawan, Marzuki WA Pak SBY, Waspada La Nina
Menurut Said, pernyataan presiden perlu disampaikan secara terbuka, karena permasalahan yang disampaikan elite PD telah menjadi konsumsi publik.
"Nama-nama yang disebut itu, khususnya presiden, wajib memberikan pernyataan, menyampaikan sikap secara terbuka. Karena ini telah menjadi konsumsi publik," ujar Said kepada JPNN.com, Rabu (3/2).
BACA JUGA: Moeldoko Beberkan Luhut juga Pernah Ditawari Mengudeta AHY
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini kemudian merunut permasalahan yang mengemuka terkait tudingan elite PD.
Pertama, karena Moeldoko masih berperan sebagai pejabat pemerintah.
BACA JUGA: Tri Dianto : Mas Anas tidak Tertarik Bicara Partai, Apalagi Terkait Demokrat
Artinya, jika benar tudingan elite PD, maka secara etika tidak pantas pejabat pemerintah menjalin komunikasi politik bertujuan merebut kepemimpinan sebuah partai politik.
"Permasalahan kedua, kubu AHY juga menyebut seolah-olah sejumlah petinggi di negara ini memberi dukungan untuk mengkudeta kepemimpinan AHY," ucapnya.
Karena itu, klarifikasi terbuka sangat penting, seperti yang telah dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu secara tegas telah membantah tudingan dimaksud.
"Saya menyambut baik respons cepat dari Mahfud dan sebaiknya diikuti tokoh lain, khususnya presiden. Isunya sekarang menjadi konsumsi publik dan secara resmi juga PD sudah berkirim surat ke presiden, maka perlu ada jawaban tegas dari presiden." katanya.
Menurut Said, presiden hanya perlu menjawab fakta jika memang hal itu tidak benar.
"Kalau tidak menyatakan sikap, publik nanti akan menganggap diamnya presiden artinya benar. Karena itu menjadi penting pernyataan tegas presiden," katanya.
Demikian juga dengan pernyataan tokoh lain seperti menkumham, sangat penting. Jangan sampai muncul opini seolah-olah PDIP ikut terlibat.
"Menkumham itu kan orang PDIP, nanti malah disangka PDIP yang mau mengobok-obok. Maka Yasonna harus merespons seperti langkah yang diambil Mahfud MD," pungkas Said.(gir/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang