jpnn.com - JAKARTA - Netralitas ketua panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Destry Damayanti diragukan menyusul santernya rumor kedekatan Destry dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Namun, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai bahwa dugaan itu tak mendasar. Menurut Muradi, Presiden Joko Widodo sudah cermat dan benar memposisikan sembilan srikandi sebagai bagian dari Timsel KPK, termasuk Destry.
BACA JUGA: Agung Ingatkan Ical soal Islah Terbatas
"Artinya akan terlihat konyol apabila presiden tidak memperhatikan hal-hal yang sensitif tersebut," katanya, Minggu (24/5).
Dia mengatakan, keberadaan Destry di BUMN adalah bagian dari skema kompetensi yang bersangkutan dari hanya sekedar dekat dengan Menteri BUMN.
BACA JUGA: Ical Bawa Nama JK, Agung Tidak Peduli!
"Apalagi presiden sudah menegaskan bahwa dugaan kedekatan antara Destry dengan Rini Soemarno lebih sekedar hubungan bisnis dan personal yang tidak akan mengganggu independensi dari Timsel KPK," kata Muradi.
Dia juga berpendapat, langkah Jokowi menunjuk wanita mengisi semua kursi di pansel justru merupakan terobosan politik yang patut diapresiasi. Muradi menilai ada empat pesan yang dapat dipahami dengan pilihan Jokowi ini.
BACA JUGA: Islah Golkar, JK: Lihat Saja, Nanti Diatur
Pertama, langkah ini mematahkan mitos yang selama ini berkembang bahwa pemberantasan korupsi adalah pekerjaan yang berat dalam penegakan hukum dan didominasi oleh komisioner laki-laki. Bahkan sejak berdiri 12 tahun yang lalu, belum ada komisioner perempuan.
Langkah ini bisa dianggap bagian dari memecahkan mitos dan ada perempuan yang cakap rekam jejaknya untuk mendaftar dan lolos untuk bahu membahu dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kedua, timsel ini juga memiliki kecenderungan yang lebih komprehensif dalam menentukan sejumlah calon pimpinan KPK, karena memiliki pemahaman yang luas berkaitan dengan kemungkinan praktik penyimpangan calon pimpinan KPK.
Ketiga, timsel juga akan cenderung detail pada proses seleksi karena masing2 memiliki kepakaran dan spesialisasi di bidang masing-masing sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan pimpinan di masa yang akan datang.
"Keempat, ini pesan politik serius bagi DPR, khususnya Komisi III bahwa proses seleksi ini akan sangat ketat dan menutup peluang terjadinya transaksi politik dalam penentuan lima nama pimpinan KPK di DPR," tandas Muradi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical dan Agung Seperti Anak Kecil Minta Naik Odong-Odong
Redaktur : Tim Redaksi