jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut-sebut menggalang kekuatan untuk memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Cara Jokowi menjadikan Gibran sebagai cawapres menjadi bukti bahwa segala cara dilakukan agar putra sulungnya tersebut naik menjadi RI 2 dan bisa meneruskan program yang sudah dilakukan di masa pemerintahannya.
BACA JUGA: Aktivis: Dukungan Jokowi ke Prabowo-Gibran Makin Terang Benderang
Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti mengatakan kehendak Presiden Jokowi yang menjadikan anaknya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tersebut telah menunjukan sikap eks gubernur DKI itu rakus.
“Bukan cuma rakus kekuasaan, tetapi rakus dalam artian uang juga. Anda bisa bayangkan dari mana itu Gibran kemudian Kaesang punya uang segitu banyaknya untuk usaha-usahanya (dahulu),” kata Prof Ikrar saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? Rabu (24/1/2024).
BACA JUGA: SBY & Ibas Turun Gunung, Siap Menangkan Demokrat & Prabowo di Pemilu 2024
Ikar menjelaskan saat Gibran dan Kaesang belum terjun ke politik, keduanya menjalankan bisnis makanan.
Di sana, Jokowi diduga melakukan permainan dengan pengusaha besar. Hal ini karena usaha Kaesang dan Gibran itu terbukti menerima suntikan dana yang cukup besar dari perusahaan ternama. Di sanalah, kerakusan Jokowi juga dimunculkan.
BACA JUGA: Gibran Membangun Kebudayaan Berkelanjutan Melalui Promosi dan Kolaborasi
Prof Ikrar mengungkapkan kerakusan lainnya yaitu ketika Gibran menjadi Wali Kota Solo kemudian ingin didorong menjadi cawapres di Pemilu 2024. Jalan Gibran sangat mulus, tidak ada kendala apapun yang menjegalnya.
“Seandainya Gibran bukan anak Presiden dan Jokowi tak punya ipar ketua MK itu menurut saya hampir-hampir tidak mungkin Gibran itu lulus di MK. Atau Kaesang kalau bukan anak Presiden mana mungkin Kaesang jadi ketum PSI,” ujar Ikrar.
Dia kemudian mengkritik para politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang awalnya menolak Prabowo sebagai penculik 13 aktivis menjadi presiden, sekarang malah mati-matian mendukungnya.
“Saya heran dengan teman-teman PSI yang muda-muda itu, ya, yang dulu sangat anti-Prabowo sekarang ya kita lihat,” pungkas Prof Ikrar.
Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber.
Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.
Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi.
Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.
“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Sontak pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat. Banyak yang menilai, pernyataan Jokowi ini makin menegaskan keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari