jpnn.com - Joko Widodo disarankan mengajak Partai Demokrat dan Golkar untuk mendukung pemerintahannya. Termasuk, dua partai pendukung Prabowo-Hatta lainnya, PPP dan PAN.
Meski bergabung bukan berarti keempat partai itu harus dijatah menteri di kabinet. Bahkan, partai pendukung Jokowi-JK PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI juga tidak perlu mendapat kursi.
BACA JUGA: Revolusi Mental Kunci Tingkatkan Pelayanan di Bidang Pertanahan
“Koalisi bukan berarti harus selalu bagi-bagi kursi menteri. Koalisi ini sama-sama menjalankan program. Untuk kursi menteri, bisa saja dengan kesepatan menunjuk orang profesional, bukan kader partai,” ujar pakar komunikasi politik Universitas Diponegoro, Ari Junaedi kepada Rakyat Merdeka Online.
Untuk koalisi dengan Demokrat, kata Ari, lebih mudah. Jokowi hanya perlu melanjutkan program-program pemerintahan SBY yang sudah baik. “Dengan kebijakan seperti itu, Demokrat sudah senang banget. Nggak perlu mereka mendapat menteri,” imbuhnya.
BACA JUGA: Pemerintah tak Fasilitasi WNI yang Akan Berperang ke Palestina
Untuk Golkar dan partai lainnya, Jokowi harus bisa memahamkan mereka, jika program pemerintah baik dan mereka ada di dalamnya, tentu akan mendapat dampak elektoral. Kenaikan elektoral tentu lebih penting ketimbang kursi menteri.
Ari percaya, Jokowi akan memegang komitmennya tidak bagi-bagi kursi menteri ke partai koalisi. “Saya rasa Jokowi belajar banyak dari pengalaman SBY yang tersandra gara-gara bagi-bagi jatah menteri. Jokowi tidak akan melakukan itu,” pungkasnya. (rmo/jpnn)
BACA JUGA: Hari Ini Sampai Minggu Puncak Arus Balik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahas Kabinet, Jokowi-JK Tunggu Putusan MK
Redaktur : Tim Redaksi