jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan baru yang akan dibentuk oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi banyak tantangan. Tidak saja masalah pengangguran dan kemiskinan, tapi juga proses pembentukan kabinet dan sejumlah jabatan di kementerian setingkat eselon satu dan dua.
Peringatan ini disampaikan Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus menanggapi berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tigor mengatakan, tidak jarang ada upaya negatif yang dapat menghambat roda pemerintahan yang baru dengan mengangkat pejabat di kementerian ataupun Lembaga Negara Non-Departemen (LNDD) setingkat kementerian di masa pemerintahan transisi.
BACA JUGA: Tim Prabowo-Hatta Ngotot Pencapresan Jokowi Tidak Sah
"Perilaku menggeser-geser jabatan pada masa 'seakan-akan lowong' kekuasaan Presiden sudah kerap terjadi, baik itu dilingkungan sipil maupun militer,"kata Tigor kepada wartawan, Jumat (22/8).
Tigor mengatakan tidak hanya Kementerian Usaha Milik Negara (BUMN) yang perlu disoroti tapi juga beberapa kementerian yang strategis dalam upaya menopang suksesnya program pemerintahan Jokowi-JK seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan.
BACA JUGA: Kasus Lain Siap Jerat Ratu Atut
"Perbuatan curang dimasa peralihan pemerintahan dengan harapan bisa 'menabung' jikalau nanti mereka tidak dipercaya lagi," katanya.
Jokowi juga disarankan agar mempersiapkan formulasi lahirnya Komisi Militer Nasional (Komilnas) sebagai suatu strategi untuk melengkapi komisi kepolisian nasional (Kompolnas), sebab baru saja berdiri komisi aparatur sipil negara (Komisi ASN).
BACA JUGA: Tim Prabowo-Hatta Desak Pelantikan Jokowi-JK Ditunda
"Jika Komilnas terbentuk maka itu akan menyempurnakan maksimalnya kinerja pegawai 'negeri' baik yang Militer-Polisi maupun sipil," pungkasnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Ditantang Batalkan Hasil Pileg
Redaktur : Tim Redaksi