jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menyarankan Joko Widodo-Jusuf Kalla ikhlas melepaskan posisi ketua DPR kepada partai politik koalisi Merah Putih. Keikhlasan tersebut menjadi penting agar dapat mengimbangi dan menagwasi tidnakan pemerintahan untuk tidak melanggar undang-undang.
"Dalam sebuah negara demokrasi, check and balanced itu penting guna mencegah pemerintah tidak melanggar konstitusi. Kalau DPR juga dikuasai oleh partai pemerintah, dengan sendirinya check and balanced melemah dan peluang partai penguasa untuk berbuat sesukanya semakin terbuka," kata Muhammad Budyatna, saat dihubungi wartawan, Senin (25/8).
BACA JUGA: DPD Rekomendasikan 25 Calon Anggota BPK ke DPR
Menurut Budyatna, sebuah pemerintahan yang baik itu mengharuskan adanya check and balance dari koalisi di luar pemerintahan. "Jadi saya sarankan Jokowi-JK untuk melepaskan posisi Ketua DPR kepada oposisi. Ini untuk membangun budaya politik baru dan demokrasi yang diharapkan bisa berjalan baik," tegasnya.
Dikatakannya, Partai Golkar yang selama ini dikenal paling pragmatis, telah berani menjadi oposisi. "Mestinya Jokowi-JK tidak usah takut karena Indonesia menganut sistem presidensil," ujarnya.
BACA JUGA: Paloh Minta Jokowi Tidak Paksakan Kabinet Ramping
Kalau Jokowi-JK tetap bersikeras menguasai DPR, Budyatna curiga, jangan-jangan presiden terpilih ingin mengulangi masa lalu ketika PDIP di pemerintahan dan menguasai DPR di era Megawati jadi presiden.
"Ingat kan, ketika PDIP menang di pemilu 1999 dan kemudian Megawati menjadi presiden tahun 2002, banyak aset negara yang dijual tanpa kontrol DPR. Kemungkinan ini bisa terjadi lagi jika koalisi pendukung pemerintah juga menguasai DPR," ungkapnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Anas Bantah Dekat dengan Noriyu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Noriyu, Anas Anggap Nazaruddin Sebar Kebohongan
Redaktur : Tim Redaksi