jpnn.com - JAKARTA - Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chaerul Imam, meminta Presiden Joko Widodo tidak menyamakan memilih Jaksa Agung dengan menteri di kabinet.
Pola kerja Jaksa Agung dan Menteri itu kata Chaerul jauh berbeda. "Jadi pertanyaannya kenapa harus sama padahal pola kerja Jaksa Agung dan menteri itu beda," kata Chaerul dalam diskusi bertajuk "Polemik Calon Jaksa Agung asal Parpol", di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (2/10).
BACA JUGA: Baru 10 Menteri KIB II Laporkan Kekayaan ke KPK
Menurut dia, menteri itu gerak langkahnya adalah politis. Dicontohkan, Menteri Pertahanan, menentukan politik pertahanan di negeri ini, Menteri Kesehatan menentukan penyakit mana yang harus diberantas, serta Menkumham tugasnya menentukan apa yang diutamakan untuk membuat Undang-undang.
Sedangkan Kejaksaan, kata dia, tidak menentukan politik hukum. "Tapi, melaksanakan protokol penegakan hukum. Pelaksanaan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntuan, sidang sampai eksekusi. Terlihat dari sini kerja seorang Jaksa Agung dan menteri itu beda," kata dia.
BACA JUGA: Manuver KIH Bikin Jokowi-JK dalam Posisi Dilematis
Menurut dia, menteri itu gerak langkahnya politis, dan pada tataran teknis yang kerja adalah Direktur Jenderal. Sedangkan di Kejagung, kata Chaerul, gerak langkah Jaksa Agung itu sangat teknis. "Eselon I atau Jaksa Agung Muda dia bukan decision maker. Kalau di kementerian, eselon I itu decision maker. Karena gerakan teknis, Jaksa Agung harus tahu anatomi kejaksaan, penegakan hukum," kata dia.
Chaerul menyatakan, pernah kejaksaan setelah reformasi mendapat Jaksa Agung yang tak mengerti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. "Sehingga yang kelabakan adalah stafnya," katanya.
BACA JUGA: ICW: Kementerian Pertanian Jangan jadi Lahan Korupsi
Karenanya, dia mengingatkan, selain mengerti anatomi, seluk beluk penegakan hukum, Jaksa Agung juga harus tahu budaya maupul kultur kejaksaan. "Kalau tidak tahu dia akan payah juga," ungkapnya.
Karenanya, dia menyatakan, kalau Presiden Joko Widodo ingin bekerja lebih lancar maka lebih baik memilih orang internal menjadi Jaksa Agung. "Jangan yang pensiunan, tapi masih segar badannya, memenuhi syarat yuridis dan non yuridis," ungkap Chaerul. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Sekjen DPR Laporkan Pengrusak Meja ke Mabes Polri
Redaktur : Tim Redaksi