jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Corruption Watch mendesak agar Presiden Joko Widodo mencoret calon menteri yang memiliki nilai rapor merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, Jokowi juga tak memilih calon menteri yang diduga pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta tidak berpengalaman.
KPK dan PPATK telah memberikan catatan awal terhadap 43 nama calon menteri dan pejabat setingkat menteri yang nantinya akan duduk dalam Kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Ratas Pertama Kali, Presiden Bahas Kesejahteraan TNI-Polri
Kedua lembaga ini menyatakan terdapat beberapa nama calon yang diusulkan memiliki masalah serius soal integritas karena tersangkut dalam kasus korupsi dan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang tidak wajar.
Secara khusus KPK memberikan catatan dengan warna merah (untuk nama calon yang berpotensi menjadi tersangka korupsi) dan warna kuning (untuk nama calon yang diragukan komitmen antikorupsi).
BACA JUGA: Raja Dituntut 10 Tahun Penjara
"Dari hasil penelusuran sejumlah media muncul beberapa nama yang masuk kategori merah dan kuning dari KPK atau diberitakan memiliki rekening atau transaksi yang tidak wajar berdasarkan laporan PPATK," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan, Rabu (22/10).
Selain isu korupsi, terdapat nama calon menteri yang disebut tersandung dalam pelanggaran HAM berat. Muncul juga nama yang dinilai dekat dengan Ketua Umum Partai Politik dari Koalisi Indonesia Hebat namun, tidak memiliki pengalaman di bidang atau kementerian yang akan ditempati. Ada juga calon yang pernah menjabat sebagai menteri pada pemerintahan sebelumnya namun tidak berprestasi.
BACA JUGA: JK Tak Setuju Pengumuman Kabinet di Tanjung Priok
"Sebaiknya Jokowi JK menindaklanjuti semua catatan dari KPK dan PPAT tanpa pengecualian. Jokowi JK juga harus memperhatikan masukan dari publik," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kondisi Lubang Pelepas Korban JIS Normal
Redaktur : Tim Redaksi