jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif LIngkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mendesak presiden terpilih Joko Widodo untuk mengumumkan secara jelas kriteria calon menterinya.
Hal ini untuk mencegah masuknya usulan kandidat menteri yang bertentangan dengan visi misi Presiden RI ke-7 itu. "Agar masyarakat juga bisa membaca kemana arah pembentukan kabinet ini," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (4/8).
BACA JUGA: Politisi Hanura: Kantor Transisi tak Terkait Penyusunan Kabinet
Menurut Ray, ide Jokowi meminta usulan rakyat terkait calon menteri sangat baik. Tapi, tanpa kriteria yang jelas, masyarakat dikhawatirkan akan memberi masukan yang keliru.
Ray juga meminta Joko Widodo untuk tidak memilih menteri bidang ekonomi dari kalangan neoliberal atau neolib. Pasalnya, mazhab tersebut bertentangan dengan visi misi yang dijualnya selama ini.
BACA JUGA: Kantor Transisi, Prakondisi Pemerintahan Jokowi-JK
Menurut Ray Rangkuti, Jokowi harus konsisten dengan visi misinya yang berlandaskan Trisakti dan Pancasila 1 Juni 1945.
"Konsisten dengan visi misi ini maka jelaslah bahwa musuh utama pemerintahan Jokowi ke depan adalah ideologi kapitalisme pasar bebas dan segala agenda liberalisasi ekonomi," kata Ray.
BACA JUGA: Kantor Transisi Siapkan Kabinet
Ray mengatakan, kesamaan visi misi antara presiden dan para menterinya sangat penting. Pasalnya, tanpa hal tersebut maka program-program Jokowi dipastikan bakal tersandera oleh praktik tarik menarik kepentingan.
Karena itu, Ray menegaskan kabinet Jokowi harus diisi oleh orang-orang yang proekonomi kerakyatan serta kritis terhadap pasar bebas. Mereka juga harus berani mengkoreksi kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu liberal.
"Artinya, pemerintahan ke depan harus mencegah masuknya para individu anggota partai politik ataupun akademisi bermazhab liberal," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan bahwa kekhawatiran akan masuknya orang-orang neolib ke dalam kabinet Jokowi tidaklah berlebihan. Pasalnya, belakangan ini nama mereka mulai sering muncul sebagai kandidat menteri usulan masyarakat.
Ia menyebut nama mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM Sri Adiningsih dan ekonom Lin Che Wei sebagai beberapa di antaranya.
"Saya sendiri beberapa kali berpengalaman berhadapan dengan mereka di MK ketika mereka sebagai saksi ahli membela kebijakan yang tidak prorakyat dan inkonstitusional," ucap Dani. (dli)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pansus Pilpres Tanda Prabowo-Hatta Tak Pede
Redaktur : Tim Redaksi