jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Gun Gun Heryanto dengan tegas mengapresiasi langkah terobosan Jokowi membentuk Kantor Transisi.
Dia pun menerangkan ada dua konteks yang bisa disikapi dari peresmian kantor transisi itu. Pertama, bisa menjadi prakondisi pemerintahan Jokowi-JK sebelum dilantik 20 Oktober mendatang.
BACA JUGA: Kantor Transisi Siapkan Kabinet
Prakondisi ini penting bukan hanya menyiapkan mental siap kerja tetapi juga menyiapkan lebih teknis turunan konsep besar dan blue print pemerintahan Jokowi yang sudah disosialisasikan sejak masa kampanye pilpres.
"Kedua, kantor transisi ini penting sebagai pematangan konsolidasi pembentukan pemerintahan baru," ucapnya di Jakarta, kemarin (4/8).
BACA JUGA: Pansus Pilpres Tanda Prabowo-Hatta Tak Pede
Selain itu, Gun Gun juga menjabarkan ada tiga agenda strategis yang harus dicapai oleh fase transisi Jokowi. Yakni, agenda pembentukan kabinet dengan formulanya yang paling minim resiko mendapat penentangan masyarakat.
"Maksud saya, bagaimanapun simpul kekuatan Jokowi-JK ada pada harapan publik bukan semata-mata partai pendukungnya. Jadi, agenda awal yang harus dijawab adalah postur kabinet yang harus menjawab harapan publik. Oleh karenanya, kantor transisi harus mematangkan ini untuk kesiapan Jokowi-JK memimpin perbaikan Indonesia 5 tahun ke depan," jelasnya.
BACA JUGA: Siagakan Laboratorium Hadapi Ebola
Kedua, kantor transisi harus menyusun formula prioritas agenda pemerintahan 5 tahun dengan pendekatan CFR (conclusion, finding, recommendation).
"Tabulasi persoalan saya yakin sudah ada di saku Jokowi dan Tim. Nah saatnya sekarang tim transisi membuat prioritas mana yang akan dimasukan ke prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. Tim transisi harus merekap ulang janji-janji Jokowi-JK selama kampanye untuk bisa direalisasikan," terangnya.
Terakhir, agenda untuk mengidentifikasi sejumlah solusi alternatif untuk mengokohkan beragam agenda utama.
"Bagaimanapun di tengah persoalan negeri ini di segala lini kerapkali pemerintah dituntut untuk punya kemampuan refleksivitas organisasi tak semata wacana ideal dan tunggal. Penyiapan-penyiapan ini menjadi penting sehingga pemerintahan Jokowi-JK diharapkan siap lebih awal," tambahnya membeberkan. (dms/dli)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gunakan Teknologi Canggih Untuk Pengawasan TKI
Redaktur : Tim Redaksi