jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo mempercepat pergantian panglima TNI dinilai sebagai bentuk politik tidak etis. Demikian disampaikan Ketua Progres 98, Faizal Assegaf melalui keterangan tertulis kepada RMOL, Selasa (5/12).
Menurutnya, langkah Jokowi tersebut jelas merugikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
BACA JUGA: Antara Gatot Nurmantyo, Hadi Tjahjanto dan Tahun Politik
"Andai hubungan Jokowi dan Gatot berjalan mesra, saya kira proses pergantian panglima TNI akan dibuat elegan, bermartabat dan tanpa tendensi," kata Faizal.
Jabatan Gatot berakhir pada bulan Maret 2018. Namun, kata Faizal, desakkan memecat Gatot terus-menerus digulirkan oleh PDIP dan kelompok kontra TNI pada Desember 2017.
BACA JUGA: Mantan Panglima TNI Sulit Bersinar di Kancah Politik
"Hal itu memberi indikasi kuat bahwa Jokowi bertindak atas tekanan kekuatan terkait di lingkaran istana. Tentu akan memicu eskalasi politik jelang Pilpres 2019," kata Faizal.
Terlebih, imbuh Faizal, belakangan Istana mencurigai Gatot dekat dengan gerakan politik Islam dan merupakan jenderal titipan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta sangat loyal pada Prabowo Subianto.
BACA JUGA: DPR Bakal Pelototi Laporan Harta Kekayaan Hadi Tjahjanto
Lebih memperihatinkan lagi, Gatot difitnah telah merencakan kudeta melalui penggalangan kekuatan massa Islam dalam aksi 411 dan 212 di akhir tahun 2016.
"Sangat tidak elok Jokowi memanfaatkan dinamika politik yang tidak sehat tersebut untuk mempercepat pencopotan Gatot. Suka atau tidak bakal menimbulkan problem krusial dan sudah pasti memicu prahara politik nasional," tegas Faizal.
Untuk itu, sebaiknya DPR dan Presiden Jokowi menahan diri. Menurut Faizal, biarkan saja pergantian Gatot berjalan nomatif pada Maret 2018 mendatang.
"Sehingga pergantian panglima TNI tidak terkesan Gatot didepak mirip Anies diusir dari kabinet," demikian Faizal. (san/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak Meutya Anggap Marsekal Hadi Tak Punya Rekam Jejak Buruk
Redaktur & Reporter : Adil