jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera melakukan evaluasi internal. Pasalnya, saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak.
“Presiden harus melakukan evaluasi internal, jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama Pak JK (Jusuf Kalla) kandas di tangan menteri-menteri,” ujar Hermawan di Jakarta, Jumat (25/5).
BACA JUGA: Kenaikan THR PNS Politis? Bu Ani Bela Pak Jokowi
Hermawan mencontohkan sejumlah proyek yang di Kemenhub. Inspektur Jenderal (Irjen) Wahju Satrio Utomo April lalu merilis 33 proyek yang mangkrak, setelah sebelumnya melakukan inspeksi. Ke-33 proyek itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun.
Di antaranya, sepuluh proyek pelabuhan di wilayah Sumatera, 12 proyek di Kalimantan, dua proyek di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.
Proyek infrastruktur yang mangkrak di antaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera.
BACA JUGA: Jokowi Diingatkan soal Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Kemudian, pembangunan Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua.
"Ini menjadi pertanyaan, apakah Menteri Perhubungan bisa memimpin atau tidak dan Irjen sebagai back-up internal kok malah mempermalukan kementerian dengan mengumbar kegagalan di media? Artinya meludahi wajah pemerintahan saat ini, harusnya seorang Irjen mampu mengawal seluruh kebijakan agar jangan sampai salah, ini kok malah bangga dengan kesalahan yang tidak bisa dikendalikannya," ucapnya.
BACA JUGA: Soal Kasus Bocah Pengancam Jokowi, Ini Kata Kabareskrim
Hermawan juga menyoroti langkah Menhub melalui Irjen Kemenhub memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.
“Perkeretaapian ini kebanggaan Presiden Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” katanya.
Hermawan menambahkan, bila poyek-proyek mangkrak di Kemenhub diikuti kementerian-kementerian lain, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, dapat mengancam elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019.
“Tantangan pemerintahan Presiden Jokowi, sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Tantangan tersebut sekaligus janji politik lima tahun Presiden Jokowi yang terangkum dalam Nawacita,” pungkas Hermawan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Kertajati Sudah Jadi, Hasanah Siapkan Jalur Rajawali
Redaktur & Reporter : Ken Girsang