jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengingatkan anggota koalisi pendukung Jokowi-JK untuk mematuhi komitmen memberikan dukungan tanpa syarat. Jokowi mempersilakan partai pendukung mengusulkan nama calon anggota kabinet, namun Jokowi-JK memastikan tidak akan terpaku pada daftar yang diberikan.
Jokowi menegaskan, komitmen yang dibangun sejak partai-partai pendukung melakukan komunikasi politik dengan dirinya sebelum pilpres adalah memberikan dukungan tanpa komitmen pembagian kekuasaan.
BACA JUGA: Heran, Prabowo tak Gugat Hasil Pilpres di Dua Kabupaten
"Mau ngasih lima, sepuluh (nama calon menteri) ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ngomong di depan (dukungan) tanpa syarat," terangnya di Balai Kota Jakarta kemarin (5/8).
Jokowi menambahkan, meski partai pendukung Jokowi-JK memberikan sepuluh nama, tidak ada jaminan nama-nama tersebut akan diakomodasi. Dia akan mempertimbangkan kapasitas calon menteri yang diusulkan itu untuk memastikan program kerjanya berjalan.
BACA JUGA: UU Desa Pilar Kesejahteraan Rakyat
"Kamu (wartawan) ngajukan (nama calon menteri) juga boleh kok. Kamu ngasih berapa, sepuluh (nama)? kamu berapa, lima puluh (nama)? ya enggak apa-apa, saya beri..beri peluang," kelakar Jokowi.
Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi pertanyaan wartawan tentang pernyataan salah satu politikus PKB yang mengingatkan janji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan memberikan kursi menteri agama kepada PKB atau Nahdlatul Ulama.
BACA JUGA: Tantowi: ISIS Organisasi Meresahkan
Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan akan memprioritaskan profesionalitas dibandingkan latar belakang politik calon menteri yang akan membantunya di kabinet. Dia bahkan pernah menyebut hanya akan memberikan sekitar 20 persen porsi kabinetnya pada profesional dari kalangan partai politik pendukungnya. Selebihnya profesional murni yang tidak berafiliasi ke partai politik.
Jokowi juga meminta masyarakat dan partai politik pendukungnya tidak mengasosiasikan Tim Transisi Pemerintahan yang dibentuknya merupakan elite yang menentukan nama-nama kabinet.
Tim transisi dibentuknya semata-mata untuk menajamkan program kampanyenya menjadi aksi nyata apabila dirinya dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.
"(Tim transisi) ini memang tradisi baru, tapi yang jelas bukan power sharing. Kita tidak bicara kabinet. Di sini kita bahas apa yang akan kita lakukan, prioritasnya apa. Kita kan ingin program (kampanye) cepat diimplementasikan," terang Jokowi usai rapat di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.
Mantan walikota Solo ini mengaku dirinya tidak takabur atau berupaya melangkahi kewenangan MK dengan mengumumkan tim transisi sebelum putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Dia menilai tidak ada salahnya dia bekerja mempersiapkan program pemerintahan melanjutkan janji-janji kampanye.
"Kita menghormati proses di MK, tapi yang (menjalankan) proses (gugatan di MK) itu kan (pihak) sana (Prabowo-Hatta). Sudah, itu saja," katanya.
Jokowi juga menyindir tim kampanye Prabowo-Hatta yang pada waktu kampanye pilpres dikabarkan telah menjanjikan posisi menteri utama dan sejumlah kursi menteri pada sejumlah petinggi partai politik pendukungnya.
"Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok. Apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU," ujar Jokowi.
Terkait pemilihan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Mariani Soemarno sebagai kepala staf, Jokowi menilai hal tersebut bukan masalah kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mantan pegawai Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu dipilihnya karena dia mengenal betul kemampuan dan kapasitasnya sejak lama.
"Pertama soal senioritas. Beliau itu bekas menteri, sangat kompeten di bidangnya. Bu Rini juga punya pengalaman di bidang korporasi swasta dan pengalaman pemerintah yang gabungan keduanya ini penting," lanjutnya.
Dalam rapat semalam, Jokowi juga menyatakan akan merekrut sejumlah praktisi senior untuk menjadi penasihat tim transisi. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menjelaskan sedikitnya ada tiga nama yang dibahas untuk menjadi penasihat tim transisi. Ketiganya akan bertugas memantapkan kinerja tim transisi untuk mempersiapkan program kerja Jokowi-JK.
"Belum bisa kita sampaikan, nama penasihatnya masih bertambah terus. Tiga nama yang sudah ada bukan dari partai politik pendukung Jokowi-JK," terang Anies.
Rapat juga membahas pembentukan 15 kelompok kerja atau gugus tugas yang bertugas membahas secara detil permasalahan di masyarakat, seperti masalah nelayan, petani, pedesaan, dan infrastruktur. Gugus tugas itu dibahas tim kecil yang dipimpin empat deputi di Rumah Transisi, yakni Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Akbar Faisal, dan Andi Widjajanto.
Jokowi juga membantah isu keretakan dengan Wapres terpilih Jusuf Kalla tentang pengumuman Tim Transisi Pemerintahan sebelum dinyatakan menang di Mahkamah Konstitusi. Jokowi menyebut Jusuf Kalla tidak hadir dalam dua kali rapat yang dipimpinnya di rumah transisi karena sedang berada di Amerika Serikat. (fai)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Beri Sinyal Jerat Anak Perusahaan PT APL
Redaktur : Tim Redaksi