jpnn.com - JAKARTA—Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah juga berfokus pada pengadaan alutsista TNI untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024.
Menurutnya, pada 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai dengan rencana strategis KPM 2024. Yaitu, TNI AD memiliki alutsista berat seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infanteri khusus.
BACA JUGA: Pakar: Anggota DPD Sudah Mulai Menikmati Posisinya
Kemudian, TNI AL diperkuat dengan alutsista dengan karakter kemampuan seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi yang berpotensi konflik.
Selain itu, TNI AU juga diminta memperkuat alutsista strategis berupa pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal, dan sistem radar.
BACA JUGA: Ini Alasan Tito Pilih Suhardi Alius
“Saya sampaikan ini agar ada transparansi. Masukan dari semua matra baik AL, AD, AU, dari panglima TNI, Menhan, sehingga yang kita rencanakan ini adalah kebutuhan, bukan keinginan” tegas Jokowi, sapaan Presiden di saat memimpin rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).
Dalam rapat tersebut, Presiden menyatakan, saat ini Indonesia sudah cukup banyak mendapatkan penawaran kerja sama dari berbagai negara terkait pengadaan alutsista.
BACA JUGA: Bersaksi di Kasus Suap, Anak Buah SBY Akui Usulkan Proyek Jalan
Dia menginstruksikan agar jajarannya mempertimbangkan secara cermat segala tawaran yang masuk yang bisa memenuhi tujuan kepentingan nasional jangka pendek hingga jangka panjang.
"Tawaran-tawaran tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan kita. Terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita ke depan," lanjutnya.
Menutup pengantarnya, Presiden kembali mengingatkan untuk menghapus segala praktek dan potensi-potensi korupsi yang bisa muncul di negara Indonesia. Termasuk dalam pengadaan alutsista.
"Untuk memperkuat industri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antarpemerintah (G-to-G) untuk memangkas peran broker yang cenderung melakukan mark up harga. Proses G-to-G ini juga akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik korupsi yang ada di negara kita," tutupnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saipul Jamil Batal Lagi Diperiksa
Redaktur : Tim Redaksi