jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin mengatakan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sudah mulai menikmati posisinya sebagai wakil daerah. Karena itu, menurut Irman, DPD tidak terlalu mau untuk memperjuangkan amandemen konstitusi.
"DPD tidak terlalu mau memperjuangkan amandemen. Makanya akhir-akhir ini para anggota DPD saat ini sibuk dengan rebutan kekuasaan di internalnya," kata Irman, di Gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (20/7).
BACA JUGA: Ini Alasan Tito Pilih Suhardi Alius
Rebutan jabatan di internal DPD lanjutnya, sangat tidak produktif untuk ketatanegaraan Indonesia karena mendorong pergantian pimpinan DPD setiap 2,5 tahun.
"Rebutan tersebut akan berimbas kepada sistem kepemimpinan lembaga-lembaga negara, termasuk presiden. Saya pastikan, rebutan kekuasaan pimpinan internal DPD tersebut tidak akan didukung presiden," tegasnya.
BACA JUGA: Bersaksi di Kasus Suap, Anak Buah SBY Akui Usulkan Proyek Jalan
Selain itu, Irman juga mengkritisi anggota DPD yang mewacanakan akan menolak laporan tahunan pertanggungjawaban pimpinan DPD, sebagaimana yang pernah dilakukan DPRD terhadap bupati dan gubernur.
"Kalau ini terjadi, pasti presiden tidak akan toleransi karena mengancam sistem ketatanegaraan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Saipul Jamil Batal Lagi Diperiksa
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jerat Tersangka Baru Pengadaan Pupuk Berdikari
Redaktur : Tim Redaksi