jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan di tahun politik. Baik saat pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden 2019.
Itu disampaikannya dalam sambutan saat penyerahan sertifikat tanah di Skadron 21/Sena, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Jumat (25/1). Jokowi tak ingin gara-gara pemilihan bupati, wali kota, maupun gubernur, membuat antarkampung, bertetangga, tak saling bicara.
BACA JUGA: Berita Terbaru Seputar Upaya Pembebasan Abu Bakar Baasyir
"Ini masalah politik. Kita berpolitik boleh, tapi berpolitik yang cerdas. Kalau ada pilihan bupati, misal ada tiga calon, lihat saja rekam jejaknya, prestasinya apa, gagasannya apa, idenya apa. Jangan ada isu ini, isu ini. Tahun politik isunya itu-itu saja," ucap Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku, dalam empat tahun dia menahan sabar mendengar fitnah yang ditujukan terhadap dirinya.
BACA JUGA: Target Jokowi - Maruf: Jatim 70 Persen, Surabaya 80 Persen
"Ya Allah sabar, sabar. Coba dilihat, Presiden Jokowi itu PKI. Ada enggak itu di Bekasi? PKI dibubarkan 65-66. Saya lahir tahun 61. Nangkep? Umur saya berarti baru empat tahun. Masih balita. Ada PKI balita? Hayo?" tutur suami Iriana itu.
Namun demikian, katanya, ada juga masyarakat yang kadang-kadang menerima isu tersebut mentah-mentah. Jokowi juga memperlihatkan gambar-gambar dari media sosial yang memposisikan dirinya berada di dekat DN Aidit, tokoh PKI yang sedang berpidato.
BACA JUGA: Jokowi: Gadai Sertifikat Tanah Jangan Buat Gagah-Gagahan
Padahal, lanjutnya, pidato DN Aidit tersebut terjadi pada tahun 1955. Ketika itu, Joko Widodo belum lahir. "Lahir saja saya belum, tapi gambar saya ditaruh situ. Kejam enggak itu? Anak saya, Pak ada gambar gini di medsos. Saya lihat. Lah kok wajahnya mirip saya? Kejamnya politik seperti itu," sebut ayah Kaesang Pangareb itu.
Belum lagi tuduhan yang menyebut Presiden Jokowi anti-Islam, antiulama. Padahal dia sering berkunjung ke pondok pesantren, dekat dengan ulama. Bahkan dia lah yang menandatangani keputusan penetapan Hari Santri 22 Oktober, pada 2014 lalu, karena mengetahui perjuangan para santri dan ulama dalam merebut kemerdekaan.
"Coba, kalau fitnah-fitnah seperti ini, saya senangnya masyarakat tak menangkap mentah-mentah. Tapi dari survei yang percaya isu itu sembilan juta. Tapi dari total 260 juta penduduk ya kecil. Kenapa saya menjawab ya karena ini. Logikanya enggak masuk tapi dipaksakan. Itu menjadi sebuah hal yang meracuni," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebih Baik Membeli Sabun Rakyat daripada Kuda Impor
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam