jpnn.com - JAKARTA - Visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap lebih nyata direalisasikan untuk mengatasi soal buruh. Rumusan program dari pasangan yang diusung PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI ini fokus dalam peningkatan kesejahteraan para pekerja.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Bidang Perbankan, Investasi, dan Pasar Modal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Alex Yahya Datuk yang membeda visi-misi pasangan capres-cawapres soal buruh yang bisa mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia.. Menurutnya, visi dan misi Jokowi-JK dalam sektor ketenagakerjaan jauh lebih unggul dibanding Prabowo-Hatta.
BACA JUGA: Soetrisno Bachir : Jokowi Orangnya Nggak Neko-neko
Alex mengatakan salah satu keunggulan visi dan misi Jokowi-JK untuk menangani masalah buruh adalah dengan rencana pembangunan perumahan bagi kaum pekerja di sekitar kawasan industri.
"Visi dan misi Jokowi-JK jauh lebih clear (jelas), lebih detil, lebih konkret tentang upaya meningkatkan hidup buruh. Bandingkan dengan Visi-Misi Prabowo-Hatta yang hanya diulas dalam satu alinea pendek," papar Alex saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik yang digelar di Jokowi-JK Center, Jalan Halimun 11B, Guntur, Setiabudi, Jakarta, Sabtu (7/6).
BACA JUGA: Gunakan Cara Intelijen Sudah Mencederai Demokrasi
Sejauh ini kata Alex, peran pemerintah dalam hubungan pekerja-pengusaha masih sebatas mediasi. Pemerintah hadir dalam posisi tripartit: buruh-pemerintah-pengusaha. Padahal, kehidupan kaum pekerja atau buruh, sebagaimana masyarakat lainnya, sangat ditopang oleh peran pemerintah dalam menyediakan sarana-prasarana yang layak.
Jokowi-JK sudah menyadari dan merumuskan perubahan peran pemerintah yang diidealkan. Makanya kata dia, Jokowi-JK mementingkan intervensi negara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalu penyaluran APBN dengan membangun perumahan. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta masih terpaku pada pola lama posisi pemerintah.
BACA JUGA: Ini Permintaan Jokowi ke Relawan
"Ini membantu pekerja dalam hal kebutuhan pemukiman yang layak dan murah. Sekaligus bisa turunkan ongkos transportasi. Dunia usaha juga tertolong karena kerja karyawannya bisa lebih efektif," ulas Alex.
Dalam diskusi bertema "Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Tantangan Buruh dan Pengusaha", Jumhur Hidayat yang juga menjadi pembicara, memberikan pandangan serupa. Menurut mantan Kepala BNP2TKI ini hubungan buruh-pengusaha perlu ditilik dalam konteks revolusi mental. Hubungan tersebut tidak lagi dilihat dalam posisi antagonistik, tetapi sebagai mitra sejajar dalam dunia usaha.
"Sebenarnya kebanyakan dispute atau masalah yang muncul antara buruh dan pengusaha terjadi bukan di dalam hubungan kerja. Misalnya, dalam hal efisiensi, logistik, transportasi, dan lain-lain. Tapi, masalah itu kemudian berpengaruh pada pekerjaan.
Ketua Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) ini menilai justru peran negara lebih dibutuhkan dalam konteks tersebut. Misalnya, dengan memperbaiki infrastruktur jalan, memperepat proses kepabeanan, dan memperbaiki sarana transportasi dan pemukiman. Semua itu akan berpengaruh besar pada perbaikan kesejahteraan buruh sekaligus mendukung dunia usaha.
"Jadi, ada peran pemerintah di sini dan tidak hanya mengandalkan pebisnis untuk memperbaiki kesejahteraan buruh. Perbaikan infrastruktur selalu memiliki multiplier effect, termasuk pada kehidupan buruh yang lebih baik," tandas Jumhur.
Program tersebut, dalam pandangan Jumhur tertuang lebih jelas dalam "Revolusi Mental" dan Visi-Misi Jokowi-JK. Senada dengan Alex, Jumhur menilai peran pemerintah tidak lagi dibatasi dalam konteks tripartit hubungan industrial. Keterlibatan pemerintah melalui APBN-APBD akan berbuah manis pada kesejahteraan buruh dan iklim investasi, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Muka Ndeso Kok Dibilang Asli Singapura
Redaktur : Tim Redaksi