jpnn.com - JAKARTA - Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Pasangan yang diusung oleh "koalisi kurus" ini menilai, efisiensi dana pemilukada cukup dilakukan dengan digelarnya pemiluka secara serentak.
BACA JUGA: Soal Pengaturan Daerah, Jokowi: Gampang Sekali
"Pilkada serentak bisa mengurangi biaya. Bisa serentak di tingkat provinsi, bisa di tingkat nasional. Tapi ini perlu masa transisi," ujar Jokowi di acara debat capres-cawapres di Balai Sarbini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (9/6) malam.
Pasangannya, JK, menambahkan, dibanding negara-negara lain di dunia, pemilu yang digelar di Indonesia memang paling sering dilakukan.
BACA JUGA: Koalisi Ramping, Jokowi-JK tak Terbebani
Karenanya, JK menilai pentingnya pemilu digelar serentak, cukup dua atau tiga kali dalam ima tahun.
Misalnya, kata JK, pemilu untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD dilakukan bersamaan. Begitu pun, pemilu memilih presiden bersamaan dengan pemilukada, baik gubernur maupun bupati/walikota.
BACA JUGA: JK Tanya soal Pelanggaran HAM ke Prabowo, Debat Memanas
Dia mengatakan tak setuju jika kepala daerah dipilih DPRD. "Di DPRD belum tentu murah juga," ujar JK. Ini terkait dengan maraknya politik uang yang juga terjadi ketika kada dipilih oleh DPRD. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi Pertahanan DPR Harapkan Politisi Tak Tarik TNI Berpolitik
Redaktur : Tim Redaksi